Koperasi Merah Putih Muluskan Akses Petani Dapatkan Pupuk Subsidi

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mempercepat operasionalisasi 10.070 titik Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna memotong rantai pasok komoditas pangan dan barang bersubsidi, sekaligus memperluas akses langsung bagi petani penggarap dan masyarakat pedesaan.

Melalui skema baru ini, penyaluran pupuk bersubsidi tidak lagi mewajibkan kepemilikan Kartu Tani yang selama ini kerap menjadi kendala bagi petani gurem. Petani terdaftar kini cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses pupuk bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pemangkasan Rantai Pasok dan Peran Tengkulak

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa distribusi pupuk bersubsidi kini dialirkan langsung dari produsen BUMN, PT Pupuk Indonesia (Persero), menuju jaringan KDKMP tanpa melalui perantara atau distributor lapis kedua.

“Dari Pupuk Indonesia langsung ke KDKMP, jadi tidak ada lagi perantara. Syaratnya cukup KTP saja. Semua barang-barang subsidi nantinya dipusatkan di sini untuk menyuplai kebutuhan warga agar tidak ada lagi permainan tengkulak. Harganya pun resmi sesuai ketetapan pusat,” ujar Zulkifli Hasan saat meninjau operasional KDKMP di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Kebijakan ini mendapat respon positif dari pelaku usaha tani di daerah. Warjito, seorang petani asal Boyolali, mengungkapkan bahwa skema distribusi melalui koperasi sangat membantu petani kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan kuota subsidi akibat kendala administratif Kartu Tani.

“Sebelum ada koperasi, pembelian pupuk wajib menunjukkan Kartu Tani. Padahal tidak semua petani penggarap memiliki kartu tersebut, sehingga kami terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Adanya KDKMP ini sangat menolong efisiensi biaya produksi kami,” tutur Warjito.

Integrasi Komoditas Strategis dan Progres Legalitas

Selain fokus pada pasokan pupuk, KDKMP diproyeksikan menjadi hub distribusi utama untuk berbagai komoditas strategis dan barang subsidi lainnya. Pemerintah telah menginstruksikan BUMN pangan untuk mengamankan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, hingga LPG 3 kilogram di setiap unit koperasi.

Upaya percepatan ini didukung oleh pemantauan operasional secara serentak yang dimulai sejak medio Oktober 2026. Monitoring difokuskan pada kesiapan infrastruktur fisik, ketersediaan stok barang, serta keandalan sarana pendukung operasional di lapangan.

Berdasarkan data Kemenko Pangan per 14 Oktober 2026, legitimasi kelembagaan KDKMP mencatatkan kemajuan signifikan:

83.363 unit KDKMP telah resmi berbadan hukum.
79.733 unit telah terintegrasi dalam sistem akun SIMKOPDES.
60.854 unit telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dari sisi fisik, sebanyak 28.240 titik bangunan KDKMP telah rampung 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam tahap penyelesaian konstruksi.

Penguatan jaringan KDKMP ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik pangan nasional, menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen akhir, serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan secara berkelanjutan.