Indonesia Gandeng Malaysia dan Singapura Atasi Ancaman Kabut Asap Lintas Negara

Antisipasi Asap Lintas Batas, Indonesia Perkuat Diplomasi Lingkungan Bersama Malaysia dan Singapura

Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan memperketat kerja sama regional bersama Malaysia dan Singapura guna menanggulangi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah diplomasi lingkungan ini ditujukan untuk mencegah terulangnya krisis asap lintas batas (transboundary haze), menyusul meningkatnya ancaman fenomena iklim El Nino yang berpotensi memicu kondisi kekeringan ekstrem seperti yang pernah melumpuhkan kawasan pada tahun 2015 silam.

Komitmen serius ini ditegaskan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang mengungkapkan bahwa Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah menyatakan kesediaannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur. Langkah ini diambil setelah indeks pencemaran udara di sejumlah wilayah Malaysia menyentuh level yang mengkhawatirkan akibat sebaran asap.

“Saya telah menghubungi Presiden Indonesia Prabowo, dan beliau setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata dan efektif dari pihak Indonesia untuk menanggulangi sumber-sumber titik api,” ujar PM Anwar Ibrahim seperti dikutip dari media lokal setempat.

Ratusan Titik Api Terdeteksi di Provinsi Prioritas

Berdasarkan data pemantauan sistem penanganan karhutla Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per 9 Oktober, tercatat sebanyak 437 titik panas (hotspot) tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Konsentrasi titik api tertinggi terdeteksi di dua provinsi utama, yakni Kalimantan Tengah dengan 122 titik dan Sumatera Selatan dengan 107 titik.

Sementara itu, wilayah lain yang masuk dalam radar prioritas penanganan meliputi Jambi (15 titik), serta Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang masing-masing mencatat 13 titik. Secara kumulatif, eskalasi karhutla sepanjang periode Januari hingga September telah memicu kebakaran hutan dan lahan seluas lebih dari 200.000 hektar.

Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menegaskan bahwa penanganan kabut asap lintas batas memerlukan koordinasi lintas negara yang solid, terlebih dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global yang kian tidak menentu.

“Presiden Prabowo telah berkomunikasi secara intensif dengan para pemimpin negara sahabat, khususnya Malaysia dan Singapura, guna memperkuat sinergi pencegahan dan pengendalian karhutla di tingkat regional,” terang Rohmat saat memberikan keterangan di Yogyakarta.

Ancaman Lahan Gambut dan Bencana Ekologis 2015

Meningkatnya intensitas karhutla tahun ini memicu kekhawatiran akan berulangnya tragedi ekologis tahun 2015, di mana sekitar 2,6 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia hangus terbakar dan mengirimkan kabut asap pekat ke negara-negara tetangga. Meski demikian, tren penurunan luas kebakaran sejatinya berhasil ditekan hingga berada di kisaran 350.000 hektar pada tahun lalu berkat kolaborasi ketat antarlembaga.

Salah satu fokus utama dalam penanganan karhutla saat ini adalah perlindungan ekosistem lahan gambut. Karakteristik gambut yang mengering membuatnya sangat mudah terbakar dan menghasilkan volume asap yang sangat besar. Kebakaran di bawah permukaan gambut juga dikenal sulit dipadamkan total dan menyebarkan partikel berbahaya yang terbawa angin hingga menembus batas negara.

“Ketika lahan gambut mengering, potensinya untuk terbakar menjadi sangat tinggi dan asap yang dihasilkan luar biasa pekat. Terbawa arus angin, asap ini dengan cepat mencapai wilayah negara tetangga sehingga menjadi isu kesehatan masyarakat dan lingkungan regional,” jelas Rohmat.

Pembentukan Badan Khusus dan Diplomasi Hutan Tropis

Sebagai bentuk pembenahan struktural jangka panjang, Pemerintah Indonesia merencanakan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Lembaga ini nantinya bertugas memperkuat tata kelola perlindungan ekosistem rentan sekaligus menjadi garda terdepan dalam pengendalian karhutla berbasis pencegahan.

Tantangan karhutla ini ternyata tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Dalam forum Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Indonesia turut berbagi pengalaman tata kelola kebakaran hutan bersama negara-negara pemilik hutan tropis dunia lainnya, seperti Republik Kongo, Brasil, dan Bolivia.

Melalui penguatan kelembagaan di dalam negeri serta diplomasi proaktif dengan negara tetangga, Indonesia optimistis mampu meredam risiko krisis kabut asap, sekaligus menjaga stabilitas ekologis dan hubungan bilateral di kawasan Asia Tenggara.