MALANG TODAY – Pemerintah Malaysia mulai memulangkan sekitar 5.000 pencari suaka asal Myanmar ke negara asal mereka. Pemulangan ini didasarkan pada kesepakatan kontroversial yang dicapai dengan pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Langkah ini menandai perubahan sikap yang sangat mencolok dari pemerintah Malaysia terhadap para pengungsi.
Sebagai tahap awal, tiga kapal Angkatan Laut Myanmar telah bertolak dari Malaysia pada Selasa (29/09) dengan mengangkut sebanyak 1.476 orang. Kebijakan ini langsung memicu gelombang kritik dari berbagai organisasi kemanusiaan internasional.
Kekhawatiran Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Sejumlah kelompok hak asasi manusia mengecam keras langkah pemulangan tersebut. Mereka menilai para pencari suaka yang dipulangkan menghadapi risiko besar, mulai dari ancaman kekerasan, persekusi, hingga wajib militer paksa untuk bertempur di tengah perang saudara Myanmar yang masih berkecamuk.
Pemerintah Malaysia mengeklaim bahwa proses pemulangan ini bersifat sukarela. Namun di sisi lain, otoritas Malaysia melarang badan pengungsi PBB (UNHCR) untuk menemui atau melakukan penyaringan terhadap para imigran yang selama ini ditahan di pusat-pusat detensi imigrasi.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah etnis Rohingya—kelompok minoritas yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar—termasuk dalam gelombang pertama deportasi tersebut. Lebih dari satu juta warga Rohingya sebelumnya melarikan diri dari Myanmar akibat operasi militer brutal yang oleh PBB dikategorikan sebagai upaya genosida.
Pergeseran Sentimen Publik dan Tekanan Politik
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki banyak pilihan selain bernegosiasi dengan pemerintah militer Myanmar. Langkah ini diambil guna merespons meningkatnya penolakan dan permusuhan publik di dalam negeri terhadap komunitas pengungsi.
Sikap Anwar ini dinilai kontradiktif dengan reputasinya terdahulu sebagai tokoh reformis dan pembela hak asasi manusia. Di bawah kepemimpinannya, Malaysia sebelumnya menolak keras legitimasi rezim militer Myanmar dan menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang paling vokal mendesak penyelesaian damai.
Ada dua faktor utama yang mendorong perubahan sikap politik Malaysia:
1. Tekanan Ekonomi Pascapandemi: Kesulitan ekonomi yang menghantam masyarakat kelas bawah Malaysia sejak pandemi Covid-19 memicu kecemburuan sosial dan kebencian terhadap imigran, khususnya komunitas Rohingya yang diperkirakan berjumlah lebih dari 200.000 orang di Malaysia.
2. Instabilitas Politik Domestik: Sejak runtuhnya dominasi partai UMNO pada pemilu 2018, peta politik Malaysia menjadi sangat dinamis dan kerap diwarnai isu-isu rasial. Anwar Ibrahim kini memimpin pemerintahan koalisi yang rapuh dan harus menghadapi pemilu berikutnya paling lambat awal 2028.
Anwar Ibrahim di Tengah Kritik
Keputusan deportasi ini membuat Anwar Ibrahim dituduh mengkhianati prinsip-prinsip kemanusiaan yang selama ini ia suarakan. Mantan Kepala Komisi Anti-Korupsi Malaysia, Latheefa Koya, menyebut kebijakan ini sebagai langkah yang memalukan dan merusak reputasi Malaysia di mata internasional.
Namun, tekanan politik dalam negeri memang sangat berat. Popularitas koalisi Anwar terus merosot, sementara kelompok oposisi terus memainkan narasi bahwa kehadiran pengungsi asing mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan warga lokal etnis Melayu.
Dalam sebuah wawancara, Anwar secara terbuka menyebut keberadaan pengungsi Rohingya telah menjadi beban bagi negaranya, baik dari sektor keamanan maupun ekonomi.
Tantangan Pemulangan di Lapangan
Rencana pemulangan ini menghadapi kendala teknis dan kemanusiaan yang sangat rumit. Sebagian besar pengungsi Rohingya tidak memiliki dokumen kewarganegaraan resmi. Selain itu, wilayah asal mereka di Negara Bagian Rakhine saat ini menjadi medan pertempuran sengit antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak Arakan Army.
Hampir seluruh wilayah Rakhine kini terisolasi, kekurangan pasokan makanan, serta obat-obatan. Kondisi ini membuat pemulangan yang aman dan bermartabat hampir mustahil dilakukan dalam waktu dekat.
Para aktivis kemanusiaan mendesak agar pemerintah Malaysia tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan mendengarkan suara para pengungsi, alih-alih menjadikan mereka sebagai komoditas politik domestik.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post