Sopir Angkot Malang Raya Desak Kejelasan Kompensasi dan Transparansi Dana Scrapping Trans Jatim
Gelombang keresahan kembali melanda para pelaku transportasi konvensional di wilayah Malang Raya. Paguyuban sopir angkutan kota (angkot) Malang Raya secara tegas mempertanyakan kejelasan skema kompensasi dan realisasi dana scrapping yang dijanjikan seiring beroperasinya moda transportasi massal Trans Jatim Koridor 1. Para sopir menilai hingga saat ini belum ada transparansi mendasar mengenai kriteria penerima maupun mekanisme pencairan dana tersebut dari pihak regulator.
Ketua Front Aliansi Sopir Angkutan Malang Raya (FRONT ASAM), Budi Andrianto, mengungkapkan bahwa dalam beberapa kali audiensi bersama Dinas Perhubungan Jawa Timur, pihak dinas memang mengklaim anggaran kompensasi telah disiapkan. Namun, penjelasan yang diberikan kepada para sopir di lapangan dinilai masih sangat mengambang dan tidak memberikan kepastian hukum maupun finansial bagi para pengemudi yang terdampak langsung.
“Ketika Pak Cito kemarin kita tanya, termasuk Pak Wijaya kita tanya, mereka ya jawabannya pokoknya ada. Nah, ini hal-hal jawaban yang ambigu dan tidak menenangkan teman-teman di bawah,” ujar Budi saat memberikan keterangan kepada media pada Senin (28/9/2026).
Dugaan Kejanggalan Data Trayek dan Mekanisme Scrapping
Selain kejelasan kompensasi operasional, skema dana scrapping atau pemotongan/pemusnahan armada tua yang diwacanakan berada di kisaran Rp10 juta per trayek juga menjadi sorotan tajam. Budi membeberkan indikasi kejanggalan dalam pendataan armada di lapangan. Pihaknya menemukan dugaan adanya kuota scrapping yang diperuntukkan bagi trayek-trayek yang secara fisik sudah tidak lagi memiliki unit kendaraan aktif.
Atas temuan tersebut, FRONT ASAM mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk melakukan audit serta verifikasi ulang secara menyeluruh. Pengawasan ketat diperlukan agar penyaluran dana tidak salah sasaran dan terhindar dari praktik manipulasi data yang merugikan para sopir aktif.
“Maunya teman-teman semua dibuka secara transparan. Jangan sampai ada trayek ‘fiktif’ atau armada yang sudah mati puluhan tahun justru masuk daftar penerima, sementara sopir yang setiap hari beroperasi di jalan malah tidak mendapatkan haknya,” tegas Budi.
Tekanan Ekonomi Beruntun dan Ancaman Aksi Lanjutan
Tuntutan keterbukaan informasi ini dinilai sangat beralasan mengingat pendapatan para pengemudi angkot di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu terus merosot tajam dalam beberapa tahun terakhir. Selain penetrasi transportasi umum baru seperti Trans Jatim dan bus sekolah gratis, pendapatan mereka kian tergerus oleh maraknya moda transportasi daring (ojek online) serta kemudahan akses kepemilikan kendaraan pribadi bagi masyarakat.
Melihat kondisi ekonomi yang kian terdesak, para sopir meminta DPRD Jawa Timur dan pemerintah daerah se-Malang Raya untuk duduk bersama memediasi persoalan ini. Mereka mendesak adanya kepastian regulasi yang berpihak pada keberlangsungan hidup para pengemudi angkutan konvensional.
FRONT ASAM menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga mendapatkan kejelasan resmi dari pemangku kebijakan. Jika aspirasi terkait kejelasan kompensasi dan transparansi dana scrapping ini tidak segera direspons secara konkret, para sopir menyuarakan siap menggelar aksi konsolidasi lanjutan dengan skala yang lebih besar di Malang Raya.
Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.
Discussion about this post