Terima Bantuan Bekas Penjajah, Menhut Raja Juli Menuai Kritik Tajam

JAKARTA — Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mengalami lonjakan drastis sepanjang periode Januari hingga Juli 2026, menembus angka 202.004,30 hektare. Data resmi SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat kenaikan signifikan hingga 69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sekaligus memicu sorotan publik terhadap efektivitas mitigasi dan tata kelola lingkungan di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Lonjakan Luas Area Terbakar dan Tren Tahunan

Eskalasi luasan karhutla tahun ini memperlihatkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan rekam data SiPongi, area kebakaran pada periode Januari–Juli 2023 tercatat seluas 92.924 hektare, sebelum membengkak menjadi 119.213 hektare pada tahun 2025. Memasuki pertengahan 2026, tingkat kerusakan lingkungan melesat hingga 80 persen jika dibandingkan dengan capaian pada kurun waktu yang sama di tahun 2023.

Laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi bahwa sebaran titik api terparah mendominasi wilayah-wilayah rawan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan kawasan Sumatera bagian selatan. Ratusan titik panas terpantau merusak ekosistem gambut yang rentan serta mengancam kawasan hutan tetap.

Evaluasi Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Meningkatnya angka kebakaran memicu kritik keras dari berbagai pihak terkait instrumen pencegahan dan peringatan dini yang disiapkan pemerintah. Strategi penanganan karhutla dinilai masih cenderung reaktif—sebatas tindakan pemadaman saat api telah membesar—ketimbang penguatan tindakan preventif sebelum puncak musim kemarau tiba.

Selain instrumen pencegahan yang dinilai belum optimal, ketegasan penegakan hukum terhadap entitas bisnis pemegang izin konsesi yang terbukti membakar lahan turut dipertanyakan. Penindakan hukum yang dinilai belum memberikan efek jera secara berimbang memicu kekhawatiran bahwa kelalaian regulasi dapat memperparah kerusakan ekologis jangka panjang.

Sorotan Bantuan Jepang dan Tantangan Kedaulatan Ekologi

Di tengah kompleksitas penanganan karhutla di dalam negeri, pemerintah membuka ruang kerja sama dengan Pemerintah Jepang yang mencakup bantuan hibah teknologi, asistensi teknis, hingga penguatan kapasitas personel pemadam kebakaran. Meski diplomasi lingkungan merupakan hal lumrah dalam hubungan internasional, ketergantungan pada dukungan asing untuk urusan penanganan bencana domestik mengundang diskusi mendalam terkait kedaulatan pengelolaan lingkungan.

Sejumlah pengamat menilai alokasi anggaran negara yang besar serta keberadaan aparat kehutanan seharusnya mampu menjadi benteng utama pencegahan bencana secara mandiri. Tantangan besar kini berada di pundak Kementerian Kehutanan untuk membuktikan komitmen nyata melalui terobosan konkret, perbaikan tata kelola, serta penegakan hukum yang tak pandang bulu guna melindungi ekosistem nasional secara berkelanjutan.