Tegaskan Sikap Keras Iran, Masoud Pezeshkian Sebut Negaranya Tak Akan Pernah Tunduk pada Trump

NEW YORK – Panggung Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memanas seiring pidato perdana Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Di hadapan para pemimpin dunia, Pezeshkian menyampaikan pidato yang menantang dan menegaskan bahwa Teheran tidak akan pernah tunduk pada tekanan militer maupun ekonomi dari Amerika Serikat dan Israel. Ini merupakan kemunculan pertamanya di forum global sejak ketegangan bersenjata skala penuh pecah melibatkan negaranya.

Dalam pidatonya yang berapi-api, Pezeshkian menuduh Washington telah melakukan tindakan “terorisme” menyusul pembunuhan terhadap mantan pemimpin agung Ayatollah Ali Khamenei pada awal konflik. Ia menegaskan kembali posisi diplomasi negaranya bahwa Teheran bukanlah pihak yang memulai perang tersebut.

Sikap keras ini muncul hanya sehari setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan di podium yang sama bahwa dirinya tengah mempertimbangkan opsi untuk “memusnahkan” Iran, meskipun di sisi lain Trump juga menyambut baik dimulainya kembali pembicaraan meja perundingan antara negosiator kedua negara.

Ketegangan Selat Hormuz dan Tekanan Sanksi

Pezeshkian memilih untuk mengabaikan pembahasan mengenai negosiasi damai yang mandek dalam pidatonya. Sebaliknya, ia melayangkan pesan langsung yang ditujukan kepada Presiden AS.

“Trump harus menyadari bahwa perlawanan rakyat Iran justru akan semakin kuat di tengah sanksi, peningkatan tekanan, dan intimidasi. Kami tidak akan pernah menundukkan kepala atau bertekuk lutut,” tegas Pezeshkian.

Selain masalah kedaulatan, isu jalur logistik global juga menjadi sorotan utama. Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak akan membiarkan Selat Hormuz—jalur pelayaran vital yang diblokade Iran sejak awal perang hingga memicu lonjakan harga energi global—digunakan sebagai alat penekan terhadap negaranya.

“Kami tidak bisa membiarkan pihak lain bebas mengakses dan memperkuat kepentingan mereka di jalur air tersebut, sementara di saat yang sama menggunakan jalur yang sama untuk memaksakan agresi terhadap kami,” tambahnya.

Kehadiran delegasi Iran di New York sempat diselimuti ketidakpastian akibat proses visa diplomatik dari pemerintah AS. Meski akhirnya Pezeshkian diizinkan masuk ke Manhattan, Washington dilaporkan menolak memberikan visa bagi sejumlah anggota delegasi pendampingnya.

Kecerdasan Buatan dan Eskalasi Musim Dingin Ukraina

Selain isu Timur Tengah, dinamika teknologi masa depan dan konflik Eropa Timur turut mendominasi agenda sidang PBB kali ini. Isu regulasi kecerdasan buatan (AI) mengemuka setelah para petinggi industri teknologi memberikan pengarahan khusus kepada Dewan Keamanan PBB.

CEO OpenAI Sam Altman menyerukan kewaspadaan tinggi terhadap perkembangan AI yang sangat cepat, sementara CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan komitmennya untuk memperlambat peluncuran teknologi baru jika diperlukan demi memastikan aspek keselamatan publik. Langkah regulasi global ini bertolak belakang dengan sikap Donald Trump yang menolak aturan internasional untuk AI, dan menyebutnya sebagai “skema globalis.”

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali menyuarakan kecaman keras terhadap Moskow. Zelensky menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin memanfaatkan tentara bayaran dari 47 negara asing untuk melanjutkan invasi yang kini telah memasuki tahun keempat.

Menghadapi musim dingin yang ekstrem, Zelensky memperingatkan bahwa pasukan Ukraina siap membalas dengan menargetkan fasilitas pemanas dan infrastruktur energi di wilayah Rusia. “Rakyat Ukraina paham bahwa musim dingin ini akan sangat berat bagi kami, namun kami tidak punya pilihan selain membuatnya sama menyakitkannya bagi Rusia,” ujar Zelensky di hadapan Majelis Umum.

Desakan Kepemimpinan Perempuan di PBB

Di tengah berbagai ketegangan geopolitik, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez membawa perspektif reformasi institusional ke podium PBB. Sanchez mendesak agar posisi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya dipimpin oleh sosok perempuan, khususnya yang berasal dari kawasan Amerika Latin.

“Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang mengklaim berbicara atas nama seluruh umat manusia, belum pernah sekalipun dipimpin oleh seorang perempuan?” kritik Sanchez. Ia juga menambahkan bahwa sudah saatnya wilayah Amerika Latin yang memiliki populasi besar mendapatkan kesempatan memimpin badan dunia tersebut.

Masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB saat ini, Antonio Guterres, akan berakhir pada 31 Desember mendatang. Saat ini, bursa calon pengganti diramaikan oleh empat kandidat perempuan dan tiga kandidat laki-laki, dengan beberapa di antaranya merupakan representasi dari kawasan Amerika Latin.