Pemerintah Kota Malang memastikan kesiapan untuk menjalankan program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Pemerintah Pusat. Program ini ditujukan bagi anak dari keluarga kurang mampu atau mereka yang putus sekolah (Anak Tidak Sekolah/ATS). Jika berjalan sesuai rencana, SR akan mulai beroperasi pada Juli 2025, dengan target seribu siswa yang akan diterima secara bertahap.
Pemkot Malang berencana memanfaatkan Politeknik Kota Malang (Poltekom) atau Rusunawa Tlogowaru sebagai lokasi SR. Dua aset milik Pemkot ini memang masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika disetujui oleh Pemerintah Pusat, Malang berpotensi menerima bantuan dana Rp100 miliar untuk operasional sekolah, mulai dari kebutuhan makan, minum, hingga perbaikan infrastruktur.
Namun, program sebesar ini tentu bukan tanpa tantangan. Saat ini, lokasi SR masih dalam tahap survei dan assessment kelayakan oleh Kementerian PUPR. Jika tidak memenuhi standar, apakah Pemkot memiliki alternatif lain?
Selain itu, meskipun Rp100 miliar terdengar besar, dana ini harus dikelola dalam waktu satu tahun untuk berbagai kebutuhan, termasuk operasional, pengembangan kurikulum, hingga perbaikan infrastruktur. Jika tidak dikelola dengan baik, dana ini bisa cepat habis tanpa hasil yang maksimal.
Kesiapan SDM dan Infrastruktur Masih Dipertanyakan
Salah satu faktor utama keberhasilan program ini adalah kesiapan tenaga pengajar, sistem pembelajaran, serta infrastruktur pendukung. Apakah Pemkot sudah memiliki strategi jelas untuk memastikan bahwa SR benar-benar memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak kurang mampu?
Apalagi, program ini mengusung konsep boarding school, yang berarti siswa akan tinggal di asrama. Ini menambah tantangan dalam hal pengawasan, keamanan, serta kualitas kehidupan siswa di dalam sekolah. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa saja SR hanya menjadi “penampungan” tanpa memberikan pendidikan berkualitas.
Harapan Besar dan Perlu Pengawasan Ketat
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, optimistis program ini akan membawa dampak positif bagi pendidikan di Malang. Terlebih, program ini juga melibatkan Prof. M. Nuh, yang dikenal berpengalaman dalam mengelola sekolah berkonsep boarding school.
Namun, optimisme saja tidak cukup. Diperlukan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta evaluasi berkala agar SR tidak hanya menjadi proyek besar dengan hasil yang minim. Jangan sampai program ini hanya menjadi sekadar wacana tanpa eksekusi nyata atau malah berakhir seperti proyek-proyek lain yang mandek di tengah jalan.
Jika dikelola dengan baik, Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi nyata bagi anak-anak kurang mampu di Kota Malang. Tapi jika tidak, program ini bisa menjadi bukti baru bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia masih sering lebih banyak janji daripada realisasi
Cewek generasi Z yang tidak bisa jauh dari gadget. Meskipun introvert, saya suka mengeksplorasi tempat-tempat baru. Saya juga tertarik dengan tren yang sedang berkembang
Discussion about this post