Prabowo Minta PTN Prioritaskan Program Kuliah Gratis Bagi Mahasiswa Tepat Sasaran

Komitmen Pendidikan Tinggi Gratis Perlu Skema Pendanaan Berkelanjutan

Gagasan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswa di perguruan tinggi memerlukan perencanaan anggaran yang matang. Kebijakan strategis ini mendesak untuk segera menjadi prioritas kerja lintas kementerian agar implementasinya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa mengorbankan kualitas pendidikan nasional.

Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, Fahira Idris, menegaskan bahwa kebijakan kuliah gratis harus dibarengi dengan rancangan pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai sebagai momentum transformatif dalam tata kelola pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia.

“Ini peluang penting untuk mengubah cara negara membiayai pendidikan tinggi. Yang kita butuhkan adalah kepastian tahapannya, keadilan bagi mahasiswa, dan sumber pendanaan yang berkelanjutan,” ujar Fahira Idris saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menjaga Mutu Akademik dan Keadilan Akses Pendidikan

Lebih lanjut, Fahira mengingatkan agar skema kuliah gratis tidak sekadar membebaskan beban finansial mahasiswa, sementara perguruan tinggi justru mengalami defisit anggaran operasional untuk kegiatan belajar-mengajar dan penelitian. Penguatan pendanaan harus berjalan selaras dengan peningkatan mutu fasilitas dan tenaga pengajar di kampus.

Saat ini, pemerintah dilaporkan masih dalam tahap kalkulasi mendalam terkait kebutuhan total anggaran serta pemilihan skema terbaik sebelum regulasi ini resmi diberlakukan secara nasional. Langkah cermat ini penting untuk memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

“Pendidikan tinggi adalah investasi masa depan bangsa. Bila negara berkomitmen mengurangi beban ekonomi keluarga, program ini harus didukung kepastian anggaran setiap tahunnya tanpa sedikit pun menurunkan mutu operasional kampus,” tegas legislator Senayan tersebut.