Prabowo Bentuk Dewan Khusus Demi Kerek Kesejahteraan Finansial Keluarga Indonesia

Pemerintah Indonesia secara resmi mengalihkan fokus strategi keuangan nasional dari sekadar kepemilikan rekening bank menuju peningkatan kualitas hidup dan ketahanan finansial keluarga. Langkah strategis ini ditandai dengan peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Lembaga baru ini merupakan wujud transformasi dari badan sebelumnya, yakni Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Perubahan nama sekaligus perluasan mandat tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2026. Melalui kebijakan ini, pemerintah bertekad memastikan bahwa akses terhadap layanan keuangan benar-benar berdampak riil pada kesejahteraan ekonomi di tingkat rumah tangga.

Fokus Baru: Ketahanan Ekonomi Berbasis Keluarga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa perubahan paradigma ini sangat krusial bagi fondasi perekonomian nasional. Menurutnya, indikator keberhasilan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka-angka makro atau tingkat kepemilikan akun lembaga keuangan semata, melainkan harus menyasar unit terkecil dalam masyarakat.

Ketika kita berbicara tentang ekonomi makro, apa yang diluncurkan oleh Presiden di sini adalah ekonomi dari setiap keluarga. Unit ekonomi terkecil dan paling mendasar dalam masyarakat kita adalah keluarga, ujar Airlangga dalam keterangannya.

Secara struktural, DNKK beroperasi secara langsung di bawah komando Presiden. Airlangga Hartarto bertindak sebagai Ketua Pelaksana. Sementara itu, jajaran Wakil Ketua Pelaksana diisi oleh pimpinan lembaga ekonomi dan keuangan strategis, di antaranya Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Memperluas Definisi Inklusi Keuangan

Pembentukan council ini disambut positif oleh OJK. Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa pendirian DNKK merupakan respons langsung atas instruksi Presiden Prabowo untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia dalam meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Pendekatan baru ini melampaui konsep inklusi keuangan konvensional yang biasanya hanya berfokus pada penyediaan akses produk keuangan formal seperti tabungan, kredit, dan sistem pembayaran. Melalui konsep kesejahteraan keuangan (financial well-being), cakupan kebijakan kini diperluas untuk memperkuat kemampuan rumah tangga dalam mengelola pengeluaran harian, membangun tabungan masa depan, mengakses pembiayaan yang tepat sasaran, serta memiliki daya tahan terhadap guncangan ekonomi yang tidak terduga.

DNKK kini melengkapi deretan badan penasihat dan pengambil kebijakan strategis di era pemerintahan Presiden Prabowo, berdiri sejajar dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diketuai oleh Pratikno dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Penyaluran Pembiayaan Nyata untuk Sektor Produktif

Sebagai wujud komitmen nyata di lapangan, agenda peluncuran tersebut juga diwarnai dengan penyerahan simbolis perjanjian pembiayaan dan fasilitas kredit yang telah disalurkan sepanjang periode Agustus hingga Oktober 2026. Data mencatat, sebanyak 343 lembaga jasa keuangan telah menyalurkan total pembiayaan mencapai Rp 53,15 triliun (sekitar 2,9 miliar dolar AS) kepada 2.106.401 debitur di seluruh Indonesia.

Penerima manfaat pembiayaan ini mencakup berbagai lapisan masyarakat pekerja dan pelaku usaha mikro, antara lain:

Nelayan dan masyarakat pesisir;
Pengemudi transportasi daring (ride-hailing);
Petani kopi dan komoditas perkebunan; serta
Pedagang pasar dan pelaku UMKM sektor informal.

Melalui penyaluran pembiayaan yang masif dan terarah ini, pemerintah optimistis integrasi antara akses keuangan dan penguatan kapasitas ekonomi keluarga mampu mempercepat pengentasan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.