Mengukur Ketegasan dan Arah Kebijakan Penegakan Hukum Era Prabowo-Gibran

JAKARTA — Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat sektor hukum dan penindakan korupsi mendapat apresiasi positif dari kalangan pengamat independen. Memasuki dua tahun masa kepemimpinan nasional, intervensi politik terhadap proses penegakan hukum dinilai minim, sementara sinyal dukungan politik dari puncak pimpinan negara terus menguat.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (Pushan), Oce Madril, memberikan nilai tinggi untuk kinerja sektor penegakan hukum di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, ketegangan politik yang biasanya membayangi kasus-kasus hukum berskala besar berhasil diminimalisasi berkat pesan tegas dari Istana.

“Kalau sektor hukum, bolehlah kita kasih skor delapan. Dalam penegakan hukum, yang paling krusial adalah dukungan politik, apalagi di negara demokrasi yang sedang berkembang,” tegas Oce Madril dalam diskusi publik bertajuk ‘Menakar Kinerja Sektor Hukum Pasca 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran’ di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Pentingnya Kemauan Politik Pimpinan Negara

Oce menjelaskan, penanganan kasus pidana korupsi kerap bertabrakan dengan kepentingan elit politik, konglomerasi bisnis, dan simpul-simpul kekuasaan. Tanpa adanya kemauan politik (political will) yang kuat dari presiden, lembaga penegak hukum akan kesulitan bekerja secara mandiri dan obyektif.

Akademisi hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menilai, selama dua tahun terakhir, Presiden Prabowo menunjukkan konsistensi dalam menolak segala bentuk kompromi terhadap praktik rasuah. Sikap tersebut terbukti memberikan perlindungan independensi bagi aparat penegak hukum di lapangan.

“Dukungan politik yang tegas memberikan sinyal jelas kepada aparat bahwa pemerintah tidak akan menjadi tameng bagi siapa pun yang terlibat korupsi. Ke depan, komitmen ini harus bertransformasi dari sekadar pernyataan menjadi gerakan nasional yang terstruktur,” tambahnya.

Lima Tantangan Besar Penegakan Hukum Ke Depan

Meski memberikan apresiasi tinggi, Pushan menggarisbawahi lima tantangan strategis yang wajib diselesaikan pemerintah dalam tiga tahun sisa masa jabatannya guna memastikan kepastian hukum dan keadilan publik:

Pemberantasan Korupsi Sektor Strategis: Penindakan wajib difokuskan pada area krusial seperti industri pertambangan, sektor jasa keuangan, serta pembongkaran jaringan mafia hukum.
Reformasi Kelembagaan Penegak Hukum: Pemerintah didesak menerbitkan paket kebijakan reformasi menyeluruh untuk memperkuat integritas di tubuh Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Pemasyarakatan.
Pembenahan Tata Kelola & Meritokrasi Daerah: Perbaikan sistem anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penerapan sistem merit dalam pengisian jabatan di pemerintah daerah guna mencegah maraknya kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah.
Penguatan Regulasi & Legislasi Hukum: Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Jabatan Hakim, redefinisi konsep kerugian negara, serta penyesuaian seluruh regulasi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Evaluasi Ketat Kinerja Pejabat Publik: Pelaksanaan audit integritas dan evaluasi berkala terhadap para pejabat tinggi untuk menekan potensi penyalahgunaan wewenang di birokrasi pemerintahan.

Oce menegaskan bahwa langkah penindakan hukum harus diimbangi dengan perbaikan sistem secara mendasar. “Penangkapan kepala daerah yang terus berulang harus menjadi alarm penting. Kita tidak bisa sekadar menangkap, tetapi harus membenahi sistemnya agar praktik korupsi tidak terus terulang di masa depan,” pungkasnya.