IHSG Anjlok Tembus Bawah 5.000, Bos OJK Mengaku Sudah Upayakan Langkah Maksimal

JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat untuk meredam gejolak di pasar modal domestik setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat turun hingga menembus ke bawah level psikologis 5.000. Langkah intervensi dan reformasi struktural kini dipicu oleh ancaman dari penyedia indeks global, MSCI Inc., yang memberi sinyal bakal menurunkan status pasar saham Indonesia menjadi standalone market (pasar berdiri sendiri) akibat persoalan transparansi dan tata kelola yang tak kunjung usai.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengonfirmasi bahwa otoritas telah menyiapkan serangkaian kebijakan ketat untuk menstabilkan kondisi bursa. “Kami telah mengambil berbagai langkah penanganan — harapannya, situasi akan segera membaik,” ujar Friderica usai menghadiri agenda di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Instruksi Tegas Presiden Prabowo: Sikat Praktik ‘Goreng Saham’

Krisis kepercayaan di pasar modal ini telah memicu perhatian serius di tingkat puncak pemerintahan. Friderica melaporkan langsung dinamika bursa serta peta jalan reformasi pasar modal kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Dalam pertemuan strategis tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus yang sangat menohok terkait penegakan hukum di pasar keuangan. Kepala Negara menekankan bahwa penindakan tegas tanpa pandang bulu adalah kunci utama untuk memulihkan kredibilitas bursa di mata investor domestik maupun global.

“Instruksi spesifik dari Presiden adalah memastikan penegakan hukum yang agresif terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, seperti praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading) dan manipulasi pasar lainnya,” tegas Friderica. OJK menilai penindakan hukum secara konsisten menjadi syarat mutlak untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas pasar keuangan Indonesia.

Ancaman Downgrade MSCI dan Tuntutan Keterbukaan Informasi

Tekanan berat yang dialami Bursa Efek Indonesia (BEI) beberapa bulan terakhir bermula dari sorotan tajam MSCI. Lembaga pemeringkat internasional tersebut menyoroti minimnya transparansi kepemilikan saham riil (beneficial ownership) serta indikasi kuat praktik “goreng saham” atau transaksi teratur yang melibatkan entitas-entitas tertentu di bursa domestik.

Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi rentan. Jika reklasifikasi menjadi standalone market benar-benar diimplementasikan oleh MSCI, potensi gelombang modal asing keluar (capital outflow) skala besar dipastikan akan menghantam likuiditas pasar modal nasional.

Meskipun MSCI hingga saat ini belum mengetuk keputusan final, status Indonesia sangat bergantung pada evaluasi berkelanjutan atas respons regulasi serta eksekusi reformasi yang dilakukan oleh otoritas Indonesia.

Perombakan Aturan: Naikkan Free Float hingga Ketat Batas Pelaporan

Menjawab tantangan tersebut, OJK meluncurkan paket reformasi pasar modal komprehensif yang dirancang untuk mengerek standar tata kelola BEI agar setara dengan standar internasional. Dua kebijakan kunci yang menjadi sorotan utama mencakup:

Peningkatan Porsi Free Float: OJK menggandakan ketentuan minimum saham publik (free float) bagi perusahaan tercatat (emiten) dari sebelumnya 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini mewajibkan emiten melepas lebih banyak saham ke publik guna meningkatkan likuiditas riil dan menekan potensi monopoli harga saham oleh pemegang saham pengendali.
Pemerketatan Batas Laporan Kepemilikan Saham: Otoritas mengusulkan penurunan ambang batas (threshold) kewajiban pelaporan kepemilikan saham signifikan. Jika sebelumnya investor wajib melapor saat menguasai 5% saham, aturan baru memangkas batas tersebut hingga menjadi 1%.

Melalui reformasi radikal ini, OJK optimistis struktur kepemilikan korporasi di Indonesia akan jauh lebih transparan. Langkah ini diharapkan mampu menyapu bersih praktik manipulasi harga tersembunyi, sekaligus meyakinkan investor global bahwa bursa saham Indonesia adalah ruang investasi yang adil, efisien, dan terpercaya.