NEW DELHI — India kini tengah berada di ambang krisis politik dan gejolak sosial terbesar dalam satu dekade terakhir. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh generasi muda dan kelompok Gen-Z sukses melumpuhkan pusat-pusat perekonomian serta pemerintahan, mulai dari New Delhi, Mumbai, hingga kawasan selatan India. Eskalasi aksi massa ini meluas sejak awal Oktober dan memuncak pada aksi penutupan fasilitas publik secara masif.
Gerakan perlawanan massa ini digerakkan oleh koalisi pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Kecoak, bersama-sama dengan lintas elemen partai oposisi. Pemicu utama kemarahan publik adalah kebijakan kontroversial pemerintah terkait pembersihan daftar pemilih atau Special Intensive Revision (SIR).
Dugaan Manipulasi 130 Juta Hak Pilih
Kebijakan pembersihan daftar pemilih tersebut menuai kecaman hebat lantaran diduga telah menghapus lebih dari 130 juta nama warga dari daftar pemilih sah secara ilegal. Para pengamat politik dan kelompok sipil menilai langkah sistematis ini sengaja dirancang untuk mengamankan kemenangan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada pemilu mendatang.
Menanggapi aksi penolakan besar-besaran tersebut, aparat kepolisian New Delhi merespons dengan tindakan keras dan represif. Berbagai tindakan tegas dilaporkan terjadi di lapangan, mulai dari pengerahan pasukan bersenjata pentungan (lathi charge), pemutusan akses internet secara sepihak, hingga penutupan serta pencegatan moda transportasi umum guna membatasi pergerakan massa menuju pusat kota.
Tindakan represif pemerintah India ini langsung mengundang perhatian dunia internasional. Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi Amnesty International menyampaikan kecaman terbuka atas dugaan pelanggaran kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai.
Penangkapan Aktivis Gen-Z dan Mantan Aktor Bollywood
Di tengah barikade ketat aparat, sejumlah tokoh kunci aksi pemuda ditangkap saat berusaha memimpin ribuan demonstran menembus kawasan steril di ibu kota. Beberapa aktivis muda yang ditahan polisi di antaranya adalah Abhijeet Dipke, Ratna Singh, dan Dhruv Rathee.
“Anda tidak bisa mencabut status ruang perlawanan,” seru Abhijeet Dipke menegaskan komitmen perlawanan kelompok muda tersebut melalui pesan di media sosial saat gelombang penangkapan terjadi.
Sementara itu di Mumbai, gelombang penangkapan juga menjaring mantan aktor Bollywood, Imran Khan (43). Imran ditahan di tempat oleh pihak kepolisian saat kedapatan bergabung di tengah kerumunan massa demonstran.
Penangkapan Imran Khan memicu dinamika diplomatik lantaran dirinya berstatus sebagai pemegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Keikutsertaannya dalam demonstrasi politik dianggap melanggar regulasi visa kunjungan oleh otoritas setempat. Menariknya, saat berada di dalam mobil tahanan, Imran tetap bersikap tenang sembari mengunggah foto berpose simbol kemenangan (victory) ke media sosialnya.
Atas pelanggaran tersebut, Badan Registrasi Regional Orang Asing (FRRO) India resmi mengeluarkan surat perintah deportasi. Otoritas memperingatkan Imran Khan untuk segera meninggalkan wilayah India dalam batas waktu yang ditentukan.
Lampu Kuning Bagi Demokrasi India
Tindakan keras dan respons represif dari pemerintah pimpinan Narendra Modi dianggap para kritikus sebagai sinyal kemunduran demokrasi yang nyata di India. Tekanan berlebih dari aparat keamananan dinilai telah memberangus hak-hak sipil dasar warga negara.
Pengacara HAM terkemuka, Vrinda Grover, merilis laporan evaluasi bertajuk Status of Policing in India Report. Laporan tersebut menegaskan betapa ruang gerak warga untuk berkumpul dan menyuarakan aspirasi kini sangat terbatas akibat dominasi dan kekerasan aparat keamananan negara.
Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.
Discussion about this post