Ekonom Desak Investasi Diarahkan untuk Serap Tenaga Kerja Formal dan Gejot Kesejahteraan Warga

Memasuki periode dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fondasi makroekonomi Indonesia dinilai masih terjaga solid. Kinerja perekonomian nasional terus mencatatkan pertumbuhan di atas 5%, diimbangi tingkat inflasi yang terkendali serta arus investasi yang tetap deras. Namun, deretan indikator positif tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab tantangan utama ekonomi, yakni penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan daya beli masyarakat secara riil.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, menegaskan bahwa fokus kebijakan ekonomi pemerintah ke depan harus bergeser. Pemerintah diimbau tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan realisasi investasi, melainkan harus memastikan dampaknya terasa riil pada kesejahteraan rumah tangga.

Uji Daya Beli dan Tekanan Sektor Rumah Tangga

Rizal menyoroti bahwa tingkat inflasi yang stabil tidak secara otomatis mencerminkan daya beli masyarakat yang menguat. Untuk mengukur ketahanan ekonomi rumah tangga yang sebenarnya, indikator kunci yang harus dipantau adalah pertumbuhan pendapatan riil, perkembangan upah riil, serta disposable income (pendapatan yang siap dibelanjakan) terhadap kenaikan biaya hidup.

“Ukuran keberhasilan ekonomi tidak cukup hanya melihat pertumbuhan PDB dan inflasi. Perlu dilihat apakah pendapatan riil masyarakat meningkat dan apakah rumah tangga mampu mempertahankan atau meningkatkan kelas ekonominya,” ujar Rizal.

Perhatian khusus diarahkan pada kelompok kelas menengah yang mengalami tekanan ekonomi cukup berat dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat kelas menengah merupakan motor utama konsumsi domestik, kebijakan pemerintah diharapkan mampu memperkuat sektor pekerjaan formal. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memangkas beban pengeluaran dasar masyarakat, seperti biaya pendidikan, perumahan, transportasi, dan kebutuhan pokok.

Mengurai Tantangan Investasi Padat Modal

Dari sisi penanaman modal, tingginya angka realisasi investasi memang terbukti berhasil menggerakkan aktivitas ekonomi nasional. Meski demikian, efektivitas investasi dalam menyerap tenaga kerja masih menjadi catatan kritis. Sektor-sektor unggulan seperti hilirisasi dan industri padat modal terbukti mampu menyedot nilai investasi besar, namun memiliki keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja dalam jumlah masif.

Guna mengatasi ketimpangan tersebut, Rizal menyarankan agar strategi investasi nasional dibuat lebih seimbang. Selain terus menggenjot proyek hilirisasi, pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra pada sektor-sektor padat karya yang memiliki kapasitas penyerapan tenaga kerja tinggi.

Sektor-sektor strategis yang dinilai perlu terus diperkuat meliputi manufaktur padat karya, agroindustri, industri elektronik, tekstil dan produk tekstil (TPT), makanan dan minuman, serta integrasi rantai pasok bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kualitas Pekerjaan dan Target Penyerapan Tenaga Kerja

Terkait ambisi pemerintah dalam mengejar target penciptaan 19 juta lapangan kerja, evaluasi mendalam perlu dilakukan terhadap struktur tenaga kerja saat ini. Walaupun secara statistik angka pengangguran menurun dan jumlah orang bekerja bertambah, sebagian besar tambahan tenaga kerja tersebut justru terserap di sektor informal yang berproduktivitas rendah serta memiliki keterbatasan jam kerja.

Oleh karena itu, keberhasilan penciptaan lapangan kerja tidak boleh hanya diukur dari kuantitas atau jumlah orang yang bekerja. Indikator utama yang wajib dipenuhi meliputi tingkat formalitas pekerjaan, produktivitas, kelayakan upah, keberlanjutan pendapatan, serta jaminan perlindungan kerja.

Evaluasi dua tahun pemerintahan ini diharapkan menjadi momentum transformasi kebijakan. Orientasi ekonomi nasional dinilai sudah saatnya beralih dari sekadar mengejar angka pertumbuhan PDB menuju pemulihan kelas menengah dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.