Tekan Angka Anak Tidak Sekolah, Pemkab Malang Intervensi Belasan Ribu Jiwa Targetkan Kembali Berpendidikan

Strategi Pemkab Malang Tekan Angka Anak Tidak Sekolah

KABUPATEN MALANG — Pemerintah Kabupaten Malang memasang target krusial untuk menuntaskan persoalan akses pendidikan di wilayahnya. Pemkab Malang menargetkan intervensi terhadap 14.565 anak tidak sekolah (ATS) hingga tahun 2027 mendatang. Langkah ini ditempuh melalui penguatan program pendidikan kesetaraan guna menekan angka ATS yang saat ini diperkirakan masih menyentuh angka 32 ribu anak di seluruh penjuru Kabupaten Malang.

Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Malang, M. Sanusi, saat menjadi pembicara utama dalam ajang Sarasehan Nasional bertema pendidikan inklusif dan berkeadilan yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Sanusi menekankan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak boleh sekadar menjadi wacana, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan pembiayaan yang adil dan menyasar seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan swasta dan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama.

“Pendidikan harus menjadi hak yang benar-benar dapat diakses oleh seluruh anak, bukan hanya mereka yang memiliki kemudahan ekonomi. Karena itu, pemerataan akses dan keadilan pembiayaan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Sanusi tegas di hadapan para akademisi dan praktisi pendidikan.

Alokasi APBD 33 Persen dan Bantuan Madrasah

Guna merealisasikan target besar tersebut, Pemkab Malang telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang signifikan. Dalam struktur APBD 2026, anggaran sektor pendidikan dikucurkan sebesar Rp1,568 triliun. Angka fantastis ini menyerap sekitar 33 persen dari total belanja daerah, melampaui mandat amanat undang-undang yang menetapkan batas minimal 20 persen.

Selain anggaran operasional utama, pemerintah daerah juga menyiapkan alokasi khusus berupa bantuan sosial (bansos) dan hibah senilai Rp18 miliar. Dana hibah ini difokuskan untuk menyokong operasional serta kesejahteraan guru sekolah swasta dan madrasah. Langkah ini diambil agar ketimpangan mutu dan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta di Kabupaten Malang dapat terus dipangkas.

Penguatan Karakter dan Tata Kelola Tenaga Pendidik

Tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik dan pembiayaan, intervensi pendidikan di Kabupaten Malang juga diarahkan pada pembentukan karakter dan kecakapan hidup (life skills) para siswa. Sekolah-sekolah didorong untuk menghadirkan kegiatan produktif, seperti pelatihan membatik dan keterampilan wirausaha lokal, agar para lulusan memiliki kesiapan berkarya dan mengelola potensi daerah.

Di sisi lain, Sanusi juga menyuarakan pentingnya kepastian status dan tata kelola tenaga pendidik, khususnya terkait keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, regulasi yang mantap mengenai status guru akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pengajaran di kelas.

Keberhasilan target penanganan 14.565 anak pada 2027 mendatang kini menjadi tolok ukur utama kinerja pembangunan SDM di Malang Raya. Publik berharap program pendidikan kesetaraan ini benar-benar mampu mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan hingga lulus dan memiliki masa depan yang lebih mandiri.