Program Makan Siang Gratis Diuji Ekonom, Ketahanan Anggaran Indonesia Dipertanyakan

YOGYAKARTA — Sejumlah ekonom terkemuka yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi mendasar terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan universal yang diterapkan saat ini dinilai memakan alokasi anggaran negara dalam jumlah sangat besar, sehingga berisiko tidak tepat sasaran dan justru mengabaikan kelompok masyarakat yang paling rentan mengalami krisis pangan.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam sebuah diskusi akademis di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Para pakar menilai, kebijakan yang ditargetkan mencakup puluhan juta penerima manfaat ini menciptakan kontradiksi di tengah klaim pemerintah mengenai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Vid Adrison, mempertanyakan rasionalitas pemberian makan gratis secara menyeluruh tanpa memprioritaskan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga penerima.

“Jika targetnya mencapai 82,9 juta penerima manfaat, artinya program ini bersifat universal. Klaim bahwa kondisi ekonomi kita sedang baik-baik saja menjadi kontradiktif. Mengapa? Karena pada saat yang sama, seolah-olah seluruh lapisan masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah hanya untuk bisa makan,” ujar Vid.

Dilema Target Universal dan Kerentanan Pangan

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah memproyeksikan target penerima manfaat MBG mencapai 72,46 juta jiwa pada tahun 2027. Angka tersebut mencakup sekitar 60,6 juta pelajar serta 11,87 million ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Vid menegaskan, intervensi bantuan pangan pemerintah seharusnya difokuskan pada masyarakat yang benar-benar kesulitan memenuhi kebutuhan gizi harian. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, prevalensi konsumsi pangan ketidakcukupan (inadequate food consumption) berada di angka 10,39% pada 40% rumah tangga berpendapatan terendah. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok 40% menengah (6,42%) dan 20% teratas (2,9%).

“Kritik kami bukan bertujuan menolak pemenuhan gizi rakyat. Tidak ada yang ingin masyarakat menderita. Yang kami kritisi adalah skema implementasinya, bukan tujuan mulianya,” tegas Vid.

Opsi Alokasi Rp8 Triliun yang Lebih Tepat Sasaran

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal International Economic Association, Lili Yan Ing, menawarkan kalkulasi alternatif. Menurutnya, skema MBG yang dirancang berbasis target spesifik (targeted distribution) dapat memangkas anggaran secara drastis hingga hanya membutuhkan sekitar Rp8 triliun per tahun.

Kalkulasi tersebut mengacu pada data BPS yang mencatat bahwa 10,57% siswa dari kelompok 40% rumah tangga termiskin mengaku tidak pernah sarapan. Secara keseluruhan, terdapat 9,67% siswa di Indonesia yang melewatkan waktu makan pagi.

Melalui skema usulan Lili, pemerintah dapat memberikan bantuan makanan kepada 3 juta anak paling membutuhkan selama 200 hari sekolah, dengan alokasi Rp13.000 per anak per hari. Total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan hanya mencapai Rp7,8 triliun saban tahun.

“Pemerintah juga dapat mempertimbangkan skema transfer tunai bersyarat atau voucer belanja bahan pangan pokok bernutrisi tinggi, seperti beras, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Langkah ini tetap mendukung petani lokal sekaligus menekan biaya administrasi dan rantai logistik pengolahan makanan matang yang terlampau rumit,” jelas Lili.

Beban APBN dan Skandalisasi Tata Kelola

Skema yang berjalan saat ini membutuhkan daya dukung fiskal yang sangat masif. Rancangan anggaran MBG pada APBN awalnya dialokasikan sebesar Rp335 triliun, sebelum disesuaikan menjadi Rp229 triliun setelah peninjauan ulang operasional. Pada tahun 2027, BGN memproyeksikan pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun, dengan Rp232,5 triliun di antaranya dikhususkan untuk bantuan makanan MBG.

Pemerintah mempertahankan argumen bahwa MBG adalah investasi jangka panjang sumber daya manusia yang dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi daerah melalui penyerapan produk petani, nelayan, dan UMKM. Namun, Lili mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan isu kebersihan pangan serta risiko tata kelola.

Laporan kasus keracunan makanan di beberapa daerah serta langkah penegak hukum yang tengah mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan dana program di BGN menjadi sinyal kuat pentingnya jeda evaluasi.

“Yang kita butuhkan saat ini adalah morbiditas sementara (moratorium), pelaksanaan proyek percontohan (pilot project), dan evaluasi menyeluruh,” kata Lili.

Risiko Ruang Fiskal dan Anggaran Pendidikan

Lili menyoroti bahaya tekanan fiskal mengingat rasio perpajakan (tax-to-GDP ratio) Indonesia yang masih stagnan. Pada rancangan APBN 2027, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3,43 kuadriliun dengan belanja negara sebesar Rp4,10 kuadriliun, memicu defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun (2,4% dari PDB).

“Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia dan tren suku bunga tinggi, kita harus mengefisiensikan program yang memiliki produktivitas rendah demi menjaga stabilitas fiskal,” tambahnya.

Kritik tajam juga diarahkan pada porsi anggaran MBG dalam alokasi fungsi pendidikan. Pada tahun 2027, anggaran MBG diperkirakan mengambil porsi hampir 30% dari total anggaran pendidikan nasional. Hal ini dikhawatirkan menggerus alokasi dana vital yang seharusnya digunakan langsung untuk peningkatan kualitas pengajaran, kesejahteraan guru, serta perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak di berbagai daerah.