TEHERAN — Pemerintah Iran secara resmi menyampaikan posisi dan syarat mutlaknya untuk menghidupkan kembali jalur diplomasi dengan Amerika Serikat (AS). Pesan tegas tersebut disampaikan melalui mediasi pemerintah Qatar di sela-sela sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa putaran baru pertukaran pesan dan klarifikasi antara Teheran dan Washington telah berlangsung. Langkah ini diambil guna memperjelas arah hubungan diplomatik kedua negara yang kembali memanas akibat ketegangan militer dan ekonomi belakangan ini.
Syarat Mutlak Teheran kepada Washington
Baghaei mengungkapkan terdapat beberapa poin utama yang menjadi syarat Iran untuk membuka kembali pintu perundingan. Syarat tersebut mencakup penghentian total tindakan agresif dari pihak AS, termasuk pembatalan blokade laut dan tindakan yang disebutnya sebagai terorisme ekonomi.
Selain itu, Iran menuntut diakhirinya pertempuran di seluruh front, pembebasan aset-aset Iran yang saat ini dibekukan atau dibatasi, serta pengakuan terhadap jalur pelayaran yang aman di Selat Hormuz. Keamanan navigasi di kawasan strategis tersebut, menurut Iran, harus disesuaikan dengan kesepakatan antara dua negara pesisir, yakni Iran dan Oman.
Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, dilaporkan telah bertemu langsung dengan utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff. Dalam pertemuan tersebut, Araghchi menegaskan kembali sikap tanpa kompromi Iran terkait operasional dan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Ancaman Penutupan Selat Hormuz
Ketegangan ini mendapat penegasan keras dari Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei. Ia menyatakan bahwa diplomasi tidak akan pernah terwujud selama AS enggan memenuhi poin-poin persyaratan yang telah diajukan.
Rezaei menegaskan, jika pemerintah AS terus menolak syarat-syarat tersebut, tidak akan ada negosiasi lebih lanjut antara Teheran dan Washington. Dampaknya, akses pelayaran di Selat Hormuz dipastikan akan tetap ditutup bagi aktivitas ekonomi internasional tertentu.
Latar Belakang Esakalasi Krisis
Hubungan kedua negara sebenarnya sempat menunjukkan titik terang ketika AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri perang di semua front, termasuk di kawasan Lebanon. Berdasarkan perjanjian itu, kedua pihak menjadwalkan perundingan lanjutan dalam tenggat waktu 60 hari untuk mencapai kesepakatan final.
Namun, kepastian proses damai tersebut menjadi tidak menentu menyusul gelombang eskalasi militer baru. Pasca-serangan militer gabungan AS dan Israel terhadap wilayah Iran, Teheran mengambil tindakan balasan dengan membatasi akses pelayaran di Selat Hormuz. Langkah ini direspons AS dengan memberlakukan blokade laut ketat terhadap kapal-kapal yang berlayar menuju maupun dari pelabuhan-pelabuhan utama Iran.
Xinhuanet is a comprehensive service-oriented news information portal and the most influential online media in China
Discussion about this post