Global Town Hall FPCI Kembali Digelar, Desak Perubahan Arah Dunia Lewat Tema Calling for a Global U-Turn

JAKARTA — Tren kemunduran tatanan internasional yang ditandai dengan maraknya konflik bersenjata, pelanggaran hukum global, serta menguatnya penggunaan kekuatan sepihak dalam penyelesaian sengketa menjadi sorotan utama dalam gelaran Global Town Hall 2026 pada Sabtu (19/9/2026). Forum dialog warga dunia yang diprakarsai oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini menyerukan pentingnya perombakan arah kebijakan global demi mengembalikan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan pembangunan yang inklusif.

Mengusung tema besar “Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World”, konferensi internasional ini berhasil menarik perhatian lebih dari 8.300 peserta terdaftar yang berasal dari 120 negara. Forum independen berbasis people-to-people ini mempertemukan para pemimpin pemerintah, akademisi, aktivis akar rumput, sektor swasta, hingga generasi muda penggerak perubahan untuk berdiskusi merumuskan solusi atas krisis geopolitik global saat ini.

Peringatan Atas Menipisnya Supremasi Hukum Internasional

Dalam pidato pembukanya, Pendiri sekaligus Ketua FPCI, Dino Patti Djalal, menyampaikan peringatan tajam mengenai kondisi geopolitik global yang dinilainya kian mengkhawatirkan. Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat tersebut, dunia saat ini sedang bergerak ke arah yang keliru akibat diabaikannya norma-norma diplomasi dan hukum internasional.

“Kita merasakan dunia sedang bergerak ke arah yang salah. Aturan dan hukum internasional mudah diinjak-injak. Kekuatan semakin sering digunakan untuk menentukan hasil akhir, dan Piagam PBB terancam menjadi tidak relevan,” ujar Dino Patti Djalal.

Ia menegaskan bahwa masyarakat sipil global kini memegang peranan kunci untuk mendorong “putar balik” atau perubahan arah dalam tata kelola dunia. Penekanan kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dianggap sebagai langkah krusial untuk menghubungkan kepentingan kawasan Timur, Barat, Utara, dan Selatan secara adil.

Sorotan Hak Asasi Manusia dan Kredibilitas Sistem Global

Pandangan senada disampaikan oleh Perdana Menteri Irlandia, Micheal Martin. Dalam pemaparannya, ia menekankan bahwa penanganan kemiskinan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) universal merupakan pondasi utama dalam mencegah ketidakstabilan global. Martin menegaskan komitmen negaranya dalam membela supremasi hukum dan ruang sipil tanpa standar ganda.

“Prinsip-prinsip universal ini berlaku di semua bagian dunia — di Irlandia, Indonesia, hingga di Sudan, Myanmar, dan Palestina. Irlandia tegas dalam hal ini dan akan terus bertindak dalam solidaritas bersama rakyat Palestina,” kata Micheal Martin.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Negara Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, menggarisbawahi bahwa krisis berkepanjangan di Palestina menjadi ujian nyata bagi efektivitas dan penegakan hukum internasional di mata dunia.

“Pertanyaan tentang Palestina telah menjadi ujian bagi kredibilitas sistem internasional itu sendiri: apakah hukum internasional benar-benar universal, apakah keadilan diterapkan secara setara, dan apakah hak-hak bangsa dapat dilindungi ketika dihadapkan pada pendudukan melanggar hukum serta impunitas,” tegas Varsen Aghabekian Shahin.

Rangkaian Isu Strategis dari AI hingga Reformasi PBB

Sepanjang perhelatan Global Town Hall 2026, para panelis dan peserta mendiskusikan berbagai topik mendesak yang terbagi dalam sejumlah sesi pembahasan tingkat tinggi, di antaranya:

The State of the World 2026: Preparing for the Next World Order — menganalisis peta kekuatan dan tatanan dunia baru.
Reality Check: How to Live in the Age of Mass Manipulation and Deception — membedah tantangan disinformasi dan manipulasi informasi publik.
Green Lights, Red Lines: How Far Should We Let AI Go? — menyoroti batas etika dan regulasi kecerdasan buatan.
From Aspiration to Reality: Prospects and Challenges for Palestinian Independence and Statehood — mendalami langkah nyata kemerdekaan Palestina.
A Renewed North-South Dialogue and Cooperation for the 21st Century — merevaluasi kegagalan diplomasi masa lalu dan strategi baru kerja sama antar kawasan.
More Ploughshares, Less Swords: Choosing Development and SDGs over Armaments — mendorong prioritas anggaran untuk pembangunan berkelanjutan dibandingkan alutsista.
No Justice, No Humanity = No Peace serta The United Nations We Need — merumuskan bentuk reformasi tata kelola PBB dan penegakan keadilan global.

Sejak diluncurkan secara perdana pada tahun 2020, platform Global Town Hall telah menjangkau lebih dari 50 ribu peserta dari 160 negara. Forum ini terus konsisten menyediakan ruang inklusif bagi masyarakat dunia guna memastikan suara publik dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun multilateral.