MALANG TODAY – Strategi bertahan hidup masyarakat Indonesia kini mulai bergeser. Ketika metode “makan tabungan” hingga menambah utang tidak lagi mempan menghadapi tekanan ekonomi, melakukan penyesuaian taraf hidup atau downgrade menjadi pilihan terakhir agar tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan.
Fenomena ini kian merebak di tengah masyarakat. Berbagai langkah drastis terpaksa diambil, mulai dari memindahkan sekolah anak ke lembaga yang lebih murah, berpindah kota, mengganti jenis bahan bakar kendaraan, menjual aset, hingga memutuskan oper kredit rumah impian demi menjaga ketersediaan dana darurat.
Kondisi ini bertolak belakang dengan data makroekonomi yang dirilis pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau berkurang 430.000 jiwa. Namun, riset Mandiri Institute justru menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan: sebanyak 10 juta orang dari kelompok kelas menengah tercatat turun kelas dalam tujuh tahun terakhir.
Realita Lapangan: Hasil Kerja Keras Tak Sebanding
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menjelaskan bahwa penurunan taraf hidup yang dialami masyarakat bukan disebabkan oleh kemalasan, melainkan guncangan ekonomi struktural.
Kondisi ini dirasakan langsung oleh Rahman, seorang pengemudi ojek daring di Jakarta. Ia mengaku pendapatannya kini habis hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar. Dari pendapatan Rp150.000 per hari setelah bekerja 12 jam, sebanyak Rp50.000 terserap untuk membeli bahan bakar, sementara sisa Rp100.000 hanya cukup untuk makan keluarga harian tanpa bisa menyisihkan tabungan.
Nasib serupa dialami Sera Diaz, seorang ibu rumah tangga yang terpaksa pindah dari Bandung ke Sumedang setelah suaminya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Setelah usaha mandirinya gagal dan terjerat pinjaman online, keluarga ini memilih menekan pengeluaran secara drastis, termasuk memindahkan anak ke sekolah negeri gratis dan menghentikan pengobatan rutin yang membutuhkan biaya operasional besar.
Sementara itu, Bima, seorang pekerja swasta dengan pendapatan gabungan rumah tangga mencapai Rp19 juta per bulan, juga memilih menjual rumah KPR-nya di Tangerang Selatan. Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi terhadap risiko PHK di tempatnya bekerja serta melonjaknya pengeluaran harian.
Anomali Data Ekonomi dan Pelemahan Daya Beli
Para pengamat ekonomi menilai pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen dominan ditopang oleh pengeluaran pemerintah, bukan daya beli masyarakat yang mandiri. Kelompok kelas menengah dan rentan miskin saat ini menjadi tumpuan utama, namun kondisi finansial mereka kian tergerus.
Data Bank Indonesia menunjukkan indikasi stagnasi hingga penurunan pembelian barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, tingkat inflasi bahan pangan yang tinggi tidak diimbangi dengan kenaikan upah riil, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat terus tertekan.
Riset akademis juga mengungkapkan bahwa penurunan angka pengangguran saat ini lebih banyak ditopang oleh perluasan sektor informal dan pekerjaan berbasis rumah tangga. Sektor informal ini tidak memberikan jaminan pendapatan, perlindungan kerja, maupun akses jaminan sosial yang memadai.
Dampaknya, tingkat simpanan masyarakat di bawah Rp100 juta terus menyusut. Di sisi lain, penggunaan fasilitas kredit jangka pendek seperti paylater dan pinjaman online mengalami peningkatan tajam, yang berpotensi menjadi masalah baru jika kegagalan pembayaran meningkat.
Evaluasi Kebijakan dan Anggaran Negara
Kondisi ekonomi saat ini juga disinyalir dipengaruhi oleh keberlanjutan beban utang negara dan efektivitas alokasi anggaran belanja pemerintah. Program-program prioritas tertentu dinilai belum memberikan efek berganda (multiplier effect) secara langsung terhadap perputaran uang di tingkat rumah tangga jika dibandingkan dengan program bantuan tunai atau penguatan sektor pendidikan.
Berdasarkan survei Center of Economic and Law Studies (Celios), mayoritas responden merasakan kondisi ekonomi rumah tangga mereka belum membaik dibandingkan tahun sebelumnya, terutama terkait keterbatasan lapangan kerja formal dan tingginya beban pajak.
Sikap dan Langkah Pemerintah
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa fondasi ekonomi nasional masih berada dalam kondisi solid. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memperluas penciptaan lapangan kerja dan menekan angka ketimpangan melalui berbagai program pelatihan vokasi serta magang.
Pemerintah juga melanjutkan kebijakan insentif fiskal, seperti pembebasan PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan pendapatan tertentu, guna menjaga daya beli masyarakat serta menahan laju penurunan kelas sosial di Indonesia.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post