Didesak Isu Privasi, CEO Flock Tetap Kekeuh Kembangkan Teknologi Pengawasan AI

Dilema Etis Penegakan Hukum Berbasis AI: Ketika Privasi Publik Dipertaruhkan Demi Efisiensi Kebijakan

Di tengah ekskalasi pengawasan digital global, persimpangan antara efisiensi teknologi dan hak privasi publik kembali memicu debat panas. CEO Flock, Garrett Langley, secara terbuka menegaskan bahwa risiko penempatan teknologi pengawasan berskala masif tidak seharusnya menghambat kemajuan pencegahan kejahatan. Menurutnya, publik harus menerima kompromi tertentu terhadap privasi jika menginginkan tingkat akuntabilitas hukum yang lebih tinggi di tengah masyarakat.

Pernyataan ini mencuat di tengah gelombang penolakan publik dan kritik tajam terhadap Flock—perusahaan penyedia kamera pemantau pelat nomor kendaraan dan perangkat perekam cerdas. Gelombang skeptisisme atas potensi penyalahgunaan data privasi tersebut bahkan telah berdampak langsung pada pemutusan kontrak oleh sejumlah pemerintah daerah hingga aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) di internal perusahaan.

Menanggapi berbagai tuduhan, Langley kerap mengalihkan perhatian dengan memaparkan testimoni keberhasilan kepolisian setempat dalam mengungkap tindak pidana berkat bantuan sistem mereka. Narasi yang dibangun menempatkan adopsi teknologi pengawasan masif sebagai sebuah keniscayaan masa depan—sebuah formula yang mirip dengan narasi komersialisasi kecerdasan buatan (AI) saat ini, di mana efisiensi dan kenyamanan ditukar dengan privasi data pengguna.

Analogi Otomasi dan Cuci Tangan Tanggung Jawab Moral

Untuk mempertahankan legitimasinya, Langley membandingkan pengawasan berbasis AI dengan pengoperasian kendaraan otonom (driverless cars). Ia berargumen bahwa keberadaan satu kecelakaan tidak lantas membuat industri mobil otonom harus dihentikan total, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk mitigasi risiko di masa depan. Namun, analogi ini dinilai memiliki celah krusial: produsen mobil otonom umumnya menarik armada mereka untuk perbaikan teknis saat terjadi insiden fatal, sementara pengembang teknologi pengawasan cenderung melimpahkan etika penggunaan sepenuhnya kepada pihak kepolisian atau otoritas lokal.

Flock secara eksplisit memilih posisi pasif dalam regulasi penggunaan teknologinya. Perusahaan menyatakan hanya menyediakan rekomendasi dan konfigurasi standar, namun meminimalkan batasan fitur atau kebijakan wajib bagi aparat penegak hukum. Pendekatan diskresi penuh ini memicu kekhawatiran tajam terkait potensi penyalahgunaan wewenang dan pengawasan tanpa izin (unconsented surveillance) yang terstruktur.

Antara Defisit Personel Kepolisian dan Potensi Penyalahgunaan Data

Dalam pembelaannya, manajemen Flock menyoroti fenomena penurunan drastis jumlah personel kepolisian di berbagai kota besar pasca-pandemi. Defisit tenaga kerja yang ekstrem di tubuh penegak hukum dinilai menjadi pembenar utama perlunya otomatisasi pengawasan melalui kamera pemantau berteknologi tinggi. Sistem ini diproyeksikan sebagai solusi pragmatis untuk menutupi celah operasional lapangan.

Meski Flock membantah keterlibatan teknologi pengenal wajah (facial recognition) pada produknya, fakta teknis menunjukkan bahwa infrastruktur sensor mereka memiliki kemampuan melacak pergerakan individu secara presisi. Ketika didesak mengenai mekanisme konkret untuk mencegah potensi penyalahgunaan sistem dan pengawasan invasif, pihak manajemen belum mampu menyajikan solusi teknis yang substantif, selain mengklaim bahwa mitigasi harus dilakukan tanpa mengganggu efisiensi operasional kepolisian.

Sikap optimisme sepihak yang menganggap pengawasan AI sebagai barang publik (public good) tanpa diimbangi kerangka perlindungan privasi yang ketat berisiko memperlebar jurang krisis kepercayaan publik terhadap inovasi teknologi. Bagi para pengembang, penolakan masyarakat mungkin dianggap sebagai “harga yang harus dibayar” demi kemajuan; namun bagi publik, perlindungan hak konstitusional atas privasi tetap menjadi benteng utama yang tidak dapat ditawar.