Kabakom Tegaskan Kebijakan Ekonomi Prabowo Makin Inklusif Dorong Kenaikan Upah Buruh

Akselerasi Belanja Negara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026 Tembus 5,61 Persen

Pemerintah mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil menyentuh angka 5,61 persen pada kuartal I-2026. Capaian positif ini didorong oleh strategi skema belanja pemerintah di awal tahun (front loading) yang dinilai efektif memicu peningkatan partisipasi serta investasi dari sektor swasta.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa realisasi belanja negara dalam skala besar sejak awal tahun terbukti menjadi stimulan penting bagi pergerakan roda ekonomi nasional. Meski demikian, ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besaran angka Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan dari sejauh mana dampaknya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Indikator Kesejahteraan Sektor Pertanian dan Ketenagakerjaan Meningkat

Sebagai bukti pemerataan, pemerintah menyoroti perbaikan pada sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Nilai Tukar Petani (NTP) melesat signifikan dari posisi 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di level 108,85 pada periode yang sama.

Di sektor ketenagakerjaan, tingkat perbaikan juga terlihat dari tren kenaikan pendapatan pekerja. Syahganda menyebutkan bahwa rata-rata peningkatan upah buruh berhasil mencapai 6,5 persen dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Angka ini mencatatkan lompatan besar jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan upah pada periode sebelumnya yang hanya berkisar di angka 1 persen.

Peningkatan tersebut dinilai sebagai cerminan dari adanya pergeseran paradigma (shifting paradigm) pembangunan nasional, di mana pertumbuhan ekonomi kini dirancang agar lebih inklusif dan berpihak pada kelompok masyarakat kelas bawah.

Tantangan Penyusutan Kelas Menengah dan Rencana Strategis 2027

Di tengah berbagai capaian positif tersebut, pemerintah tidak menampik adanya tantangan struktural yang masih harus diselesaikan. Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian utama adalah penyusutan jumlah masyarakat kelas menengah, di mana sekitar 11 juta orang tercatat bergeser ke kelompok kelas menengah bawah akibat tekanan ekonomi.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan langkah intervensi strategis untuk memulihkan daya beli dan memperluas lapangan kerja pada 2027. Salah satu fokus utamanya adalah memacu stimulus pada sektor industri otomotif, yang dinilai memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi dalam menyerap tenaga kerja terampil dari kelompok kelas menengah.

Secara keseluruhan, arah kebijakan ekonomi nasional dinilai telah berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi nasional.