MALANG TODAY – Pembentukan badan pengelola investasi strategis, Danantara (Daya Anagata Nusantara), menjadi salah satu langkah krusial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumbing Raka untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan berkedudukan langsung di bawah presiden, lembaga pengelola dana abadi (sovereign wealth fund) ini kini memasuki fase penting dalam perjalanan dua tahun kepemimpinan nasional.
Meski digadang-gadang sebagai mesin pertumbuhan baru, kiprah Danantara tak lepas dari sorotan publik. Sejumlah kritikus dan pakar menggarisbawahi isu kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik (good governance), potensi konflik kepentingan, hingga risiko fiskal yang dapat ditanggung oleh negara.
Konsolidasi Kelembagaan dan Potensi Efisiensi BUMN
Danantara saat ini sedang berada dalam tahap konsolidasi kelembagaan berskala besar. Dosen Ekonomi Universitas Jember, Resha Dwi Ayu Pangesti, menilai lembaga ini membawa agenda besar untuk mereformasi tata kelola kekayaan negara melalui penyatuan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemusatan pengelolaan investasi.
Menurut Resha, integrasi ini berpotensi membenahi alokasi modal, mengurangi tumpang tindih pengurusan aset, serta memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat internasional. Kendati demikian, integrasi yang terlalu cepat tanpa kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan budaya kerja berisiko memicu konflik kewenangan serta memperlambat pengambilan keputusan.
Resha menggarisbawahi tiga aspek utama yang menentukan keberhasilan Danantara: kemampuan eksekusi portofolio secara efektif, disiplin tata kelola, dan profesionalisme dalam setiap keputusan investasi.
Selain itu, pemberian kemudahan regulasi atau perlakuan khusus (“karpet merah”) kepada Danantara perlu dikendalikan agar tidak memicu kerugian atau moral hazard. Tanpa pengawasan ketat, jaminan negara terhadap kegagalan investasi berisiko mendorong manajemen mengambil tindakan terlalu berani yang pada akhirnya membebani keuangan publik.
Uji Transparansi dan Fokus Transformasi Industri
Ekonom dan Direktur Eksekutif Industrial Policy Indonesia, Faris Abdurrachman, menyatakan bahwa dampak keberadaan Danantara yang mengelola aset hingga sekitar Rp1.000 triliun baru akan terlihat dalam jangka menengah hingga panjang (5–10 tahun). Danantara dinilai memiliki keunggulan fleksibilitas dalam menghimpun pendanaan dari bank BUMN maupun investor luar negeri, sekaligus menyederhanakan alur koordinasi pembiayaan BUMN.
Namun, Faris memberi catatan kritis terhadap aspek transparansi dan prioritas investasi. Penerbitan instrumen obligasi khusus seperti Patriot Bond dengan imbal hasil rendah yang menyasar kelompok tertentu memicu tanda tanya publik mengenai skema timbal baliknya.
Faris juga menyoroti rencana investasi pada sektor-sektor bermasalah atau industri konvensional. Ia menyarankan agar alokasi modal megah tersebut lebih diprioritaskan pada industri masa depan yang memiliki nilai strategis tinggi, seperti panel surya, baterai listrik, dan semikonduktor, ketimbang mengambil alih entitas yang memikul beban utang besar.
Guna menjaga kepercayaan publik dan investor, independensi operasional Danantara perlu dilindungi dari tekanan politik elektoral jangka pendek.
Komitmen Tata Kelola dan Orientasi Kepentingan Publik
Menjawab kekhawatiran terkait tata kelola, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya berpegang pada tiga nilai utama: karakter, kompetensi, dan komitmen. Pihaknya menerapkan toleransi nol (zero tolerance) terhadap penyimpangan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Strategi Danantara difokuskan pada penguatan sektor prioritas, pengembangan proyek strategis, dan diversifikasi portofolio melalui pendekatan investasi berjangka panjang yang terukur. Manajemen menegaskan bahwa keberlanjutan investasi dan kemanfaatan bagi kepentingan umum tetap menjadi acuan utama dalam menentukan setiap proyek pembangunan.
Ujian Kredibilitas di Tengah Tantangan Ekonomi
Dosen Politik Universitas Airlangga, Febby R. Widjayanto, memandang kedudukan Danantara di bawah kendali langsung presiden menunjukkan dorongan kuat negara untuk menguasai dan mengamankan sumber daya ekonomi nasional. Langkah ini menjadi momentum kritis bagi pemerintah untuk membuktikan kredibilitasnya di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.
Febby menilai bahwa latar belakang penunjukan pengurus yang kental dengan nuansa politis harus diimbangi dengan langkah-langkah ekonomi yang nyata dan teruji. Kinerja konkret Danantara dalam mendorong lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi tolok ukur utama penilaian publik terhadap efektivitas lembaga investasi strategis ini.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post