Perkuat Ekonomi Nelayan, Kehadiran KNMP Wamargege Terus Didorong

Pemerintah Daerah Sorong Selatan Dorong Penguatan Ekonomi Nelayan Lewat Kampung Nelayan Merah Putih

Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan resmi memulai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Wamargege, Distrik Konda, Papua Barat Daya. Program strategis ini dirancang untuk memperkuat infrastruktur perikanan lokal sekaligus mengoptimalkan pengelolaan komoditas unggulan kawasan pesisir, khususnya udang banana.

Langkah awal revitalisasi kawasan pesisir tersebut ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama yang dipimpin langsung oleh Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak bersama Wakil Bupati Yohan Bodori, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pembangunan sarana perikanan terpadu ini diintegrasikan guna membuka peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Optimalisasi Potensi Bahari dan Komoditas Unggulan Pesisir

Sektor perairan di wilayah Sorong Selatan selama ini dikenal menyimpan kekayaan sumber daya hayati yang sangat melimpah. Kehadiran infrastruktur yang memadai menjadi krusial untuk menunjang produktivitas nelayan dalam mengelola hasil tangkapan komersial.

Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, menegaskan bahwa potensi bahari daerahnya mencakup berbagai jenis komoditas bernilai tinggi, mulai dari ikan, kepiting, hingga udang banana yang menjadi ciri khas potensi lokal.

“Potensi perairan di Sorong Selatan sangat melimpah. Baik itu ikan, kepiting, dan udang,” ujar Yohan Bodori.

Ketersediaan udang banana menjadi salah satu modal ekonomi paling vital bagi warga di Kampung Wamargege dan Kampung Konda. Selama ini, sebagian besar populasi pesisir di wilayah tersebut menggantungkan mata pencaharian utama pada sektor tangkap dan budidaya perikanan.

Fasilitas Tepat Guna dan Keterlibatan Masyarakat Lokal

Pengembangan fasilitas KNMP di Wamargege disesuaikan dengan karakteristik geografis dan kebutuhan spesifik perairan setempat. Kehadiran fisik kawasan ini diharapkan tidak sekadar menjadi sarana penunjang operasional nelayan, tetapi juga mampu memangkas kendala rantai pasok dan efisiensi kerja para nelayan tradisional.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya ruang partisipasi aktif bagi masyarakat lokal dalam tata kelola fasilitas tersebut. Keterlibatan komunitas nelayan secara langsung dinilai menjadi kunci utama agar infrastruktur yang dibangun dapat menjawab tantangan di lapangan serta memberikan dampak ekonomi yang terukur dan berkesinambungan.