HAVANA — Pemerintah Kuba melayangkan kecaman keras terhadap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh otoritas Negara Bagian Florida, Amerika Serikat (AS), terhadap mantan Presiden Kuba, Raul Castro. Langkah hukum tersebut dinilai sebagai manuver politik yang tak masuk akal serta berkaitan erat dengan upaya Washington membenarkan sanksi dan blokade ekonomi terhadap negara kepulauan tersebut.
Kecaman dari Presiden dan Menlu Kuba
Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, menegaskan bahwa tindakan hukum dari wilayah Miami tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum maupun dampak praktis. Menurutnya, langkah itu sengaja dirancang oleh kelompok politikus anti-Kuba demi kepentingan politik menjelang pemilu di AS.
Diaz-Canel menilai tuduhan tersebut dipaksakan sebagai upaya untuk terus membenarkan tindakan hukuman kolektif yang merugikan masyarakat Kuba secara luas.
Senada dengan Presiden, Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, menyebut tindakan tersebut sebagai manuver politik yang sia-sia dan mengulang narasi lama tanpa bukti yang kuat. Ia menuding para politikus di Florida Selatan sengaja memanfaatkan isu ini demi meraih dukungan finansial dan penggalangan dana dari para pengikut mereka.
Tuduhan Terkait Insiden Udara 1996
Perselisihan baru ini mengemuka setelah Jaksa Agung Florida, James Uthmeier, mengumumkan bahwa pihaknya telah mengantongi surat perintah penangkapan untuk Tokoh Revolusi Kuba berusia 95 tahun tersebut. Castro dituduh terlibat dalam konspirasi pembunuhan tingkat pertama terkait insiden penembakan jatuh dua pesawat sipil pada tahun 1996 silam.
Pada saat peristiwa penembakan itu terjadi, Raul Castro tengah menjabat sebagai Menteri Angkatan Bersenjata Revolusioner Kuba. Otoritas Havana sejak awal menegaskan bahwa penindakan terhadap kedua pesawat tersebut dilakukan di dalam wilayah udara kedaulatan Kuba sebagai bentuk pertahanan diri.
Xinhuanet is a comprehensive service-oriented news information portal and the most influential online media in China
Discussion about this post