MALANG TODAY – Rencana Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) untuk menyiarkan eksekusi mati terdakwa kasus penembakan massal secara langsung melalui internet memicu kontroversi hangat. Langkah yang digagas Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, ini membangkitkan kembali ingatan kelam publik Negeri Paman Sam terhadap praktik eksekusi terbuka yang telah ditinggalkan hampir seabad lalu.
Pihak Pentagon mengonfirmasi bahwa Nidal Hasan, pelaku penembakan massal di pangkalan militer Fort Hood pada 2009 yang menewaskan 13 tentara, akan dieksekusi oleh regu tembak pada Desember mendatang. Siaran langsung secara daring disiapkan guna memberikan efek jera kepada publik.
Sejarah Hukuman Gantung Terbuka 1936
Rencana siaran langsung ini secara otomatis menarik ingatan publik pada peristiwa eksekusi Rainey Bethea di Owensboro, Kentucky, pada 14 Agustus 1936. Peristiwa tersebut hingga kini dicatat sebagai eksekusi gantung publik terakhir yang paling menyita perhatian luas di Amerika Serikat.
Kala itu, sekitar 20.000 orang memadati tepi sungai setempat di bawah terik gelombang panas hanya untuk menyaksikan detik-detik kematian Bethea, seorang pria muda yang dijatuhi hukuman mati atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Suasana di lokasi eksekusi bahkan digambarkan menyerupai festival, di mana warga menginap, pesta miras, hingga penjaja makanan ringan yang menjajakan dagangannya di sekitar tiang gantungan.
Dampak dari kekacauan dan tontonan yang dinilai tidak manusiawi tersebut membuat publik Kentucky merasa malu. Sekitar 18 bulan pasca-eksekusi Bethea, Gubernur Kentucky resmi melarang praktik hukuman mati di hadapan publik, yang kemudian diikuti oleh seluruh negara bagian lainnya.
Kritik Gelombang Baru dan Respon Pengamat
Rencana penayangan secara digital eksekusi Nidal Hasan mendapat penolakan keras dari para pakar hukum, akademisi, hingga tokoh agama. Michael Radelet, Profesor Emeritus dari University of Colorado, mengkritik keras gagasan tersebut dan menilai negara sedang mengubah instrumen hukum menjadi sarana hiburan massal.
Ia mengungkapkan bahwa tren dukungan publik AS terhadap hukuman mati sebenarnya terus menurun Drastis, dari 80 persen pada tahun 1994 menjadi 52 persen di era modern, terutama ketika alternatif hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat tersedia.
Penulis buku sejarah eksekusi 1936, Sonya Lea, turut menyampaikan kecamannya. Menurutnya, pemanfaatan teknologi internet untuk menyiarkan eksekusi mati merupakan bentuk kebrutalan baru yang skalanya jauh lebih masif ketimbang kerumunan massa puluhan ribu orang di masa lalu.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Program Riset Pencegahan Kejahatan dari University of California Berkeley, Garen Wintemute, menegaskan bahwa eksekusi publik sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai moral bangsa. Pihak Konferensi Uskup Katolik AS juga telah melabeli rencana siaran langsung tersebut sebagai tindakan yang barbar.
Perbedaan Pandangan di Tingkat Pemerintahan
Di lingkup internal pemerintah federasi, rencana ini tampak menimbulkan dinamika. Wakil Presiden AS, JD Vance, sempat menyatakan keraguan apakah eksekusi terbuka itu akan benar-benar terealisasi dan mengaku tidak berniat untuk menyaksikannya.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menegaskan dukungannya terhadap rencana tersebut, meski ia menyebut Pentagon masih mematangkan keputusan akhir. Trump menegaskan fokus utamanya adalah kepastian penegakan hukum bagi pelaku kejahatan berat, tanpa memusingkan teknis pelaksanaan eksekusi tersebut.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post