MALANG TODAY – Dugaan korupsi dana siap pakai untuk kebencanaan kembali mencuat dan memperpanjang catatan kelam pengelolaan anggaran darurat di Indonesia. Kasus ini berdampak langsung pada para penyintas yang membutuhkan bantuan cepat. Sejumlah pakar menilai, berulangnya penyelewengan ini disebabkan oleh pergeseran paradigma, di mana situasi bencana justru dijadikan ladang untuk meraup keuntungan.
Sejarah penanganan bencana di tanah air tak pernah sepi dari praktik culas, mulai dari penanganan tsunami Aceh dan Nias, bencana likuifaksi di Palu, hingga gempa bumi di Lombok. Bahkan, pejabat tingkat tinggi turut terseret, seperti mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terbukti menerima suap bantuan sosial saat pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.
Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif, menyebut ada pola berulang dalam setiap kasus korupsi kebencanaan. Skema penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat menjadi celah utama terjadinya penyelewengan.
Dampak dari korupsi ini sangat nyata di lapangan. Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri, menegaskan bahwa praktik korupsi otomatis menurunkan kualitas barang dan jasa yang diterima masyarakat, sehingga memperlama proses pemulihan dan memperparah penderitaan korban.
Krisis Bantuan di NTT dan Ketimpangan Penanganan
Kondisi ini dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Harry Kabut, seorang relawan penanganan gempa di NTT, mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya respons pemerintah yang dinilai tidak memiliki skenario matang dalam penanganan pascabencana.
Di lapangan, bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kerap tidak mencukupi kebutuhan warga. Terbatasnya bantuan pemerintah memaksa relawan dan organisasi masyarakat sipil turun tangan menggalang dana mandiri demi memenuhi kebutuhan mendesak seperti logistik dan terpal untuk hunian sementara.
Beberapa kepala desa dilaporkan hanya menerima alokasi bantuan beras yang sangat terbatas, hingga satu keluarga hanya mendapatkan satu kilogram beras. Ketimpangan penyaluran ini bahkan memicu protes keras dari pejabat daerah sebelum akhirnya kasus dugaan korupsi di tubuh BNPB terungkap ke publik.
KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai di BNPB pasca-operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,4 miliar beserta logam mulia. Pasca-penetapan tersangka, kepemimpinan BNPB juga mengalami pergantian pejabat puncak.
Ancaman penurunan Standar Bantuan Darurat
Dana siap pakai merupakan alokasi anggaran utama yang dapat segera dicairkan saat status darurat bencana ditetapkan. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan dana siap pakai mencapai Rp5 triliun untuk merespons kondisi darurat di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, ketika anggaran ini dikorupsi, pemenuhan kebutuhan dasar penyintas seperti bahan pangan, obat-obatan, dan tempat pengungsian yang layak menjadi terabaikan. Hal ini berisiko memperlambat pemulihan nasional, terlebih Indonesia terus berhadapan dengan ancaman bencana hidrometeorologi secara berkala.
Pola Berulang dan Desakan Pengawasan Ketat
Praktik penyelewengan dana bencana tercatat memiliki rekam jejak panjang. Modus yang digunakan beragam, mulai dari pemotongan dana jatah hidup, penggelembungan harga (mark-up), laporan fiktif, hingga suap proyek infrastruktur dasar seperti jaringan air minum dan perbaikan fasilitas sekolah.
Laode M. Syarif menyoroti dua faktor utama berulangnya kasus serupa:
1. Penunjukan Langsung Tanpa Lelang Transparan
Mekanisme pengadaan darurat membuka celah besar bagi konflik kepentingan, suap, dan kolusi antara pejabat dengan penyedia barang atau jasa.
2. Lemahnya Pengawasan Realisasi Anggaran
Celah pengawasan membuat alokasi dana yang sampai ke tangan masyarakat jauh berkurang dari nilai anggaran yang dikucurkan.
Status keadaan darurat (force majeure) sering kali dimanfaatkan oleh oknum pemburu rente karena kemudahan persetujuan anggaran dari negara. Untuk mencegah berulangnya penyelewengan, lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, serta Kementerian Keuangan didesak untuk memperketat verifikasi kebutuhan lapangan dan mengawasi penyaluran anggaran secara intensif.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post