Wacana memanfaatkan 12,7 juta hektare lahan yang dikategorikan sebagai hutan rusak untuk perkebunan kelapa sawit memicu sorotan tajam. Rencana yang digulirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut dimaksudkan untuk menunjang ambisi pemerintah mengejar target swasembada energi melalui proyek biodiesel.
Pernyataan tersebut disampaikan Hashim di hadapan kalangan pengusaha dan pejabat dalam forum Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada 7 Oktober lalu. Pemerintah berencana memanfaatkan lahan degradasi guna mendukung program mandatori bahan bakar nabati B50 hingga B100.
Program B50 sendiri mematok campuran 50 persen biodiesel dari minyak sawit mentah (CPO) dan 50 persen solar fosil. Pemerintah menargetkan pemanfaatan energi nabati ini dapat berkembang hingga B100 atau murni CPO.
Kendati dipromosikan sebagai langkah menuju kemandirian energi yang ramah lingkungan, Hashim belum merinci peta lokasi, status hukum kawasan, maupun skema pemanfaatan lahan seluas Pulau Jawa tersebut. Ketidakjelasan ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak terkait potensi timbulnya deforestasi baru dan pengondisian lahan kritis melalui pembakaran hutan.
Sorotan Data dan Ancaman Ekologis
Juru Kampanye Senior Pantau Gambut, Putra Saptian, menegaskan pentingnya keterbukaan data atas wacana ini. Menurutnya, pemanfaatan lahan tanpa tranparansi status dan lokasi berisiko memicu konversi hutan yang masih produktif.
Putra mengingatkan bahwa lahan terdegradasi belum tentu kehilangan fungsi ekologisnya secara total. Pada ekosistem gambut, misalnya, lahan yang tampak rusak masih menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Mengubahnya menjadi perkebunan sawit justru berpotensi melepaskan emisi karbon dalam skala masif.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2022, Indonesia mencatat lahan kritis seluas 12,7 juta hektare yang tersebar di 33 provinsi. Kepulauan Riau, Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Barat, Papua, serta wilayah Kalimantan menjadi daerah dengan sebaran lahan kritis terbesar. Namun, publikasi resmi kementerian tersebut belum menyajikan rincian koordinat spasial secara detail.
Peneliti Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menilai keberadaan hutan rusak tidak lepas dari praktik pembakaran lahan berulang yang kerap tidak tersentuh hukum. Riset Pantau Gambut periode 2015–2025 bahkan menunjukkan bahwa sekitar 54 persen kawasan hutan yang terbakar pada akhirnya beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.
Dilema Optimalisasi Lahan dan Produktivitas Sawit
Di sisi lain, akademisi Fakultas Kehutanan UGM, Hero Marhaento, menilai pembukaan lahan baru sebetulnya tidak diperlukan jika pemerintah fokus meningkatkan produktivitas kebun sawit yang sudah ada.
Saat ini, total luas tutupan kelapa sawit di Indonesia diperkirakan telah mencapai 20 juta hektare. Berdasarkan kajian bersama WWF pada 2023, rata-rata hasil produksi CPO nasional masih berada di tingkat 3,4 hingga 4,7 ton per hektare per tahun. Angka ini terbilang rendah dibanding potensi genetik tanaman yang mampu menghasilkan 7 hingga 8 ton CPO per hektare per tahun.
Rendahnya produktivitas sawit di Indonesia dipengaruhi oleh lambatnya peremajaan pohon (replanting), tata kelola nutrisi tanah yang belum optimal, kendala tenaga kerja, hingga minimnya pendampingan bagi petani swadaya. Menurut Hero, ketimbang mengubah status kawasan hutan terdegradasi yang seharusnya direhabilitasi, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan lahan yang ada serta menyelesaikan sengketa lahan pada area Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar.
Tantangan Ekonomi dan Dampak Kebijakan Biodiesel
Kebijakan ekspansi biodiesel B50 juga memunculkan catatan dari pengamat energi. Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai peningkatkan porsi CPO dalam solar memang dapat menghemat devisa impor bahan bakar fosil.
Meski demikian, B50 dianggap bukan solusi tunggal ketahanan energi. Karakteristik bahan bakar berbasis CPO yang memiliki harga relatif lebih tinggi dibanding solar fosil berisiko memperbesar beban subsidi negara saat harga minyak mentah bergejolak.
Selain itu, kelompok masyarakat sipil seperti Satya Bumi memperkirakan pemenuhan target B50 hingga tahun 2039 berpotensi memerlukan tambahan lahan hingga 5,36 juta hektare. Jika tidak dikelola secara bijak, ambisi swasembada energi ini dikhawatirkan akan meningkatkan tekanan deforestasi serta memengaruhi stabilitas pasokan pangan nasional.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post