Oposisi Sayap Kiri dan Kanan Jerman Desak Penghentian Bantuan Militer untuk Ukraina

BERLIN — Dinamika politik dalam negeri Jerman diwarnai manuver signifikan seiring menguatnya kesepahaman antara dua kekuatan politik garis keras. Partai sayap kanan Alternative für Deutschland (AfD) dan partai sayap kiri Sahra Wagenknecht Alliance (BSW) secara mengejutkan berkoalisi mengajukan mosi di parlemen untuk mendesak pemerintah pusat menghentikan seluruh bantuan militer ke Ukraina.

Langkah politik bersatu ini menandai retaknya kebijakan kesepakatan tidak tertulis atau firewall yang selama ini diterapkan partai-partai arus utama Jerman untuk mengisolasi kekuatan politik ekstrem, khususnya AfD. Pendiri BSW, Sahra Wagenknecht, secara terbuka menyatakan bahwa benteng isolasi politik tersebut kini telah runtuh.

Mosi Simbolis dan Momentum Sidang Sabotase Nord Stream

Mosi yang diajukan AfD dan BSW diluncurkan di tengah momentum krusial, bertepatan dengan dimulainya persidangan kasus sabotase pipa gas Nord Stream di Pengadilan Tinggi Daerah Hamburg. Dalam persidangan tersebut, mantan perwira militer Ukraina, Serhii Kuznietsov, didakwa sebagai dalang utama pemboman jaringan pipa gas yang menyuplai energi dari Rusia ke Jerman pada September 2022 lalu, meski Kyiv membantah keterlibatan sang prajurit.

Meskipun mosi tersebut diperkirakan tidak akan serta-merta mengubah peta kebijakan utama di tingkat federal, kolaborasi AfD dan BSW menjadi sinyal kuat pergeseran peta kekuatan politik. BSW, yang merupakan faksi pecahan dari partai kiri jauh Linke, menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan AfD dalam beberapa isu strategis, termasuk pemulihan hubungan diplomatik dengan Moskow dan pengetatan kebijakan imigrasi.

Kedua partai menilai pengiriman senjata ke Kyiv hanya memperpanjang durasi konflik dan menghamburkan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat. Ketua AfD untuk wilayah Saxony-Anhalt, Ulrich Siegmund, menegaskan bahwa keterlibatan Jerman dalam konflik Rusia-Ukraina telah menjadi salah satu beban ekonomi dan politik terbesar bagi publik domestik saat ini.

Sikap Tegas Pemerintah dan Pergeseran Opini Publik

Menanggapi tekanan yang kian membesar, Pemerintah Federal Jerman di bawah pimpinan Kanselir Friedrich Merz menegaskan komitmennya untuk tidak memangkas dukungan ke Ukraina. Saat ini, Jerman berstatus sebagai penyetor bantuan militer terbesar untuk Kyiv di kawasan Eropa.

Dalam debat sengit di parlemen federal (Bundestag), Kanselir Merz menolak mentah-mentah desakan pimpinan AfD, Alice Weidel, yang meminta Berlin memprakarsai perundingan damai. Merz menegaskan bahwa bantuan militer yang disalurkan bukan sekadar sokongan untuk Ukraina, melainkan benteng pertahanan bagi kebebasan dan stabilitas keamanan seluruh Eropa dari agresi Rusia.

Kendati demikian, garis keras yang diambil pemerintah berhadapan langsung dengan kejenuhan masyarakat. Berdasarkan data survei terbaru ARD Deutschlandtrend, sentimen publik Jerman terhadap bantuan militer ke Ukraina terus mengalami penurunan secara konsisten. Saat ini, sebanyak 42 persen responden menilai dukungan militer yang diberikan Berlin sudah sangat berlebihan, sebuah indikasi yang memberi angin segar bagi narasi politik AfD dan BSW.