DPR Panggil Kepala BGN Sudaryono Terkait Moratorium SPPG Hari Ini

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, pada Senin (5/10/2026) mendatang. Pemanggilan ini dipicu oleh kebijakan penghentian pendaftaran baru bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menuai gelombang protes dari para mitra pelaku usaha.

Langkah tegas parlemen ini diambil guna meminta klarifikasi resmi serta mencari solusi bersama atas moratorium pendaftaran yang berdampak pada kepastian investasi dan kesiapan rantai pasok para mitra penyedia layanan gizi di berbagai daerah.

DPR Memfasilitasi Mediasi Antara BGN dan Mitra Usaha

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengonfirmasi bahwa rapat dengar pendapat tersebut akan digelar bersama Komisi IX DPR RI. Pertemuan dirancang untuk mempertemukan langsung jajaran pimpinan BGN dengan para mitra terdampak guna menyelesaikan kebuntuan secara konstruktif.

“Senin kita akan pastikan hadir. Kita jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Semakin cepat selesai, semakin baik,” ujar Saan saat memberikan keterangan di Kompleks Parlamen, Jakarta.

Saan menambahkan bahwa pimpinan DPR telah menampung seluruh aspirasi dan keluhan yang disampaikan para mitra BGN. Ia menilai penanganan yang cepat sangat krusial agar pelaksanaan program strategis nasional ini tidak terganggu oleh ketidakpastian regulasi operasional di tingkat mitra bisnis.

Audiences Sempat Memanas Akibat Ketidakpastian Operasional

Keputusan DPR untuk memanggil Kepala BGN merupakan tindak lanjut dari sesi audiensi antara DPR dan para mitra BGN yang berjalan cukup alot. Dalam pertemuan tersebut, para pelaku usaha menyampaikan keresahan mereka terkait investasi modal dan persiapan infrastruktur yang telah dialokasikan untuk pembentukan SPPG baru, namun terancam terbengkalai akibat penghentian pendaftaran secara mendadak.

Meskipun dinamika audiensi sempat memanas, Saan menegaskan komitmen parlemen untuk menjadi jembatan komunikasi yang objektif. DPR berkomitmen memfasilitasi dialog hingga ditemukan titik temu yang saling menguntungkan bagi tata kelola anggaran negara maupun keberlanjutan bisnis para mitra swasta dan UMKM yang terlibat dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis.