Potret CFD Malang: Wujud Nyata Perubahan Perilaku Warga dan Efektivitas Tata Kelola Kota

Refleksi 24 Tahun Hari Bebas Kendaraan Bermotor: Menagih Fungsi Utama CFD di Jakarta

Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jakarta telah memasuki usia 24 tahun. Berawal dari inisiasi kelompok pencinta lingkungan dan mahasiswa pada kurun 2001–2002, agenda mingguan ini kini tumbuh menjadi ruang publik krusial. Namun, di tengah kepungan masalah kemacetan kronis dan polusi udara yang masih membayangi ibu kota, momentum peringatan ini kembali menegaskan bahwa CFD sejatinya adalah instrumen transformasi tata kota, bukan sekadar ruang rekreasi massal.

Inisiator CFD sekaligus Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menekankan pentingnya mengembalikan spirit awal dari pelaksanaan program ini. Menurutnya, Jakarta masih dihadapkan pada ancaman krisis lingkungan dan mobilitas yang serius.

“Kecepatan rata-rata lalu lintas di Jakarta saat ini berada di angka 14 km/jam, jauh dari ideal sebesar 40 km/jam. Paparan tahunan emisi PM2.5 juga masih di atas 45 µg/m3, padahal baku mutu udara ambien yang aman adalah 15 µg/m3. Dalam konteks krisis ini, relevansi CFD menjadi makin krusial,” ujar Safrudin dalam keterangannya terkait peringatan CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

Dorong Perubahan Gaya Hidup Mobilitas Berkelanjutan

Safrudin mengingatkan bahwa CFD dirancang sebagai alat intervensi untuk mendorong mobilitas perkotaan yang berkelanjutan (sustainable urban mobility). Fungsi utamanya adalah mengedukasi publik agar bersedia mengikis ketergantungan pada kendaraan pribadi dan beralih ke moda transportasi ramah lingkungan.

Masyarakat didorong untuk merevolusi gaya hidup sehari-hari dengan mengutamakan budaya berjalan kaki, bersepeda, serta memanfaatkan transportasi umum massal untuk berbagai mobilitas harian, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga berbelanja.

“CFD bukan sekadar agenda rekreasi mingguan, melainkan instrumen untuk menjawab tantangan perkotaan. Jika pengurangan ketergantungan pada kendaraan pribadi ini menjadi gerakan massal, dampak instannya adalah penurunan beban kemacetan, reduksi pencemaran udara, hingga penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM),” tegasnya.

Strategi Manajemen Transportasi dan Dampak Ekonomi

Dukungan terhadap keberlanjutan program ini juga disuarakan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin. Ia menyatakan bahwa filosofi CFD sejalan dengan prinsip utama Transport Demand Management (TDM), yakni penerapan strategi avoid, shift, and improve.

Langkah ini dilakukan dengan menghindari perjalanan yang tidak perlu (avoid), mengalihkan moda mobilitas ke transportasi publik (shift), serta meningkatkan efisiensi sarana transportasi masyarakat (improve).

“Pengendalian polusi udara tidak bisa hanya menggantungkan harapan pada teknologi kendaraan yang bersih. Kita memerlukan perubahan pola mobilitas warga, peningkatan integrasi angkutan umum, pembenahan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, serta manajemen lalu lintas yang berorientasi pada keselamatan dan kesehatan,” kata Budi.

Di samping manfaat ekologis, pelaksanaan CFD di koridor utama Sudirman-Thamrin turut mencatatkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian lokal. Aktivitas harian tanpa kendaraan ini tercatat mampu menggerakkan perputaran ekonomi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Rp500 juta sampai Rp1,5 miliar dalam satu kali penyelenggaraan. Sementara itu, estimasi transaksi di sektor perhotelan, restoran, dan katering (HOREKA) di sekitar kawasan tersebut mampu menembus angka Rp3 miliar hingga Rp9 miliar.

Dengan potensi ekologis dan ekonomis yang besar tersebut, peringatan 24 tahun CFD diharapkan mampu memperkuat komitmen pemerintah daerah dan publik untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang inklusif, sehat, rendah emisi, serta berketahanan terhadap iklim.