Penerapan Governance 5.0 Perkuat Tata Kelola Bisnis Berbasis Etika dan Keberlanjutan Lingkungan

Pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) kini menuntut perubahan fundamental dalam tata kelola organisasi. Era digitalisasi tidak lagi sekadar berfokus pada efisiensi operasional dan otomatisasi proses bisnis, melainkan harus diimbangi dengan penguatan aspek etika, keberlanjutan, ketahanan, serta kualitas pengambilan keputusan yang berbasis nilai kemanusiaan.

Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) sekaligus Ketua Dewan Pengawas Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Prof. Mardiasmo, menegaskan bahwa paradigma tata kelola atau governance saat ini tengah bergeser menuju penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan (sustainable long-term value creation). Menurutnya, tata kelola bukan sekadar pemenuhan dokumen formal di atas kertas, melainkan sebuah tindakan nyata.

“Governance itu adalah implementasi, pelaksanaan, bukan paperwork,” ujar Mardiasmo saat memberikan kuliah umum bertajuk “Building Professional Accountants Through Good Governance and Ethical Conduct” di Perbanas Institute.

Etika sebagai Fondasi Utama dan Pergeseran ke Outcome-Based Governance

Dalam pemaparannya, Mardiasmo menjelaskan bahwa kualitas tata kelola suatu organisasi pada akhirnya sangat ditentukan oleh integritas sumber daya manusia yang menjalankannya, bukan sekadar kelengkapan prosedur atau aturan tertulis. Oleh karena itu, etika ditempatkan sebagai pilar krusial berdampingan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Sebelum melangkah pada efektivitas struktur tata kelola, seluruh organ organisasi—mulai dari direksi, dewan komisaris, komite audit, hingga auditor internal—harus terlebih dahulu mengadopsi perilaku beretika. Tanpa landasan moral yang kuat, sistem tata kelola terbaik sekalipun akan rentan terhadap kegagalan.

Perubahan paradigma ini juga ditandai dengan transisi dari kepatuhan yang bersifat prosedural (compliance-based) menuju tata kelola berbasis hasil nyata atau outcome-based governance. Mardiasmo menyoroti fenomena di mana organisasi dengan skor kepatuhan administratif yang sangat tinggi tetap tidak luput dari praktik kecurangan maupun penyajian laporan keuangan yang keliru.

“Kadang-kadang kami bingung, ini nilainya bagus, mencapai angka 90 hingga 100, tetapi masih ada temuan fraud bahkan sampai harus melakukan penyajian kembali laporan keuangan (restatement),” ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, ia menekankan pentingnya penerapan prinsip substance over form, di mana substansi dari tata kelola harus jauh lebih diutamakan ketimbang formalitas administratif belaka. Pendekatan ini juga menjadi arah utama dalam pemutakhiran Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2026, yang berfokus pada tata kelola dewan berbasis hasil, manajemen risiko dan krisis, tata kelola digital dan AI, keberlanjutan, alokasi modal, serta transparansi.

Tantangan Etika Baru di Era Kecerdasan Artifisial

Kehadiran kecerdasan artifisial (AI) diakui membawa efisiensi dan kecepatan luar biasa bagi dunia usaha. Namun, di balik potensi akselerasi bisnis tersebut, AI juga membawa rangkaian risiko baru yang kompleks, seperti bias algoritma, ancaman keamanan siber, isu perlindungan data pribadi, pelanggaran etika digital, hingga fenomena manipulasi informasi seperti deepfake.

Mardiasmo mengingatkan agar adopsi teknologi yang masif tidak menyingkirkan nilai-nilai etika dasar manusia. Teknologi, bagaimanapun canggihnya, tidak memiliki kesadaran moral bawaan.

“Kadang-kadang AI itu tidak memiliki etika. Yang memiliki etika itu adalah kita sebagai penggunanya,” tegas Mardiasmo.

Menuju Era Governance 5.0 yang Berpusat pada Manusia

Menghadapi dinamika tersebut, konsep Governance 5.0 hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan teknologi dengan tetap menempatkan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat ekosistem. Berbeda dengan Governance 4.0 yang menitikberatkan pada digitalisasi, otomatisasi, dan mitigasi risiko teknis, Governance 5.0 memperluas cakupannya pada kesejahteraan manusia, ketahanan organisasi, keberlanjutan lingkungan, serta pencapaian tujuan organisasi yang lebih mulia.

Dalam kerangka kerja baru ini, teknologi diposisikan sebagai alat penguat (augmenter) yang memperluas kapasitas dan kapabilitas manusia, bukan sebagai entitas tunggal yang mengambil alih seluruh kendali keputusan strategis tanpa pengawasan etis.