Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo, Ekonom Pertanyakan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Memasuki hampir dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kurva pertumbuhan ekonomi Indonesia memang menunjukkan grafik yang terus menanjak. Meski demikian, deretan angka statistik positif tersebut dinilai belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat: belum terciptanya lapangan kerja yang berkualitas serta masih lemahnya daya beli rumah tangga di tingkat tapak.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen pada tahun 2025, naik dari perolehan tahun 2024 yang berada di angka 5,03 persen. Tren positif ini terus berlanjut hingga semester pertama tahun 2026 dengan laju pertumbuhan mencapai 5,45 persen, disokong oleh pertumbuhan kuartal kedua yang berada di level 5,29 persen secara tahunan (year-on-year).

Namun, di balik melesatnya angka makroekonomi tersebut, para pakar ekonomi mengingatkan adanya celah lebar antara pencapaian di atas kertas dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Dominasi Sektor Informal dan Tergerusnya Kelas Menengah

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyoroti bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi saat ini belum diimbangi dengan perbaikan kualitas ketenagakerjaan secara signifikan. Postur tenaga kerja Indonesia hingga kini masih didominasi oleh sektor informal, yang berimbas langsung pada rendahnya tingkat upah dan rapuhnya daya beli.

“Mayoritas pekerja kita, yakni sekitar 59 persen, masih menggantungkan hidup di sektor informal,” ujar Faisal. Situasi ini, menurutnya, berdampak langsung pada distribusi pendapatan masyarakat.

Faisal menambahkan bahwa fenomena ini menjadi pemicu utama terus menyusutnya populasi kelas menengah di Indonesia. “Tingkat upah yang terbatas membuat daya beli kelompok masyarakat menengah belum sepenuhnya pulih,” lanjutnya.

Data BPS per Februari 2026 mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, atau bertambah sekitar 1,90 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati demikian, proporsi penyerapan tenaga kerja masih timpang: jumlah pekerja informal membengkak menjadi 87,74 juta orang (naik dari 86,58 juta), sementara pekerja di sektor formal hanya bertambah tipis menjadi 59,93 juta orang dari sebelumnya 59,19 juta. Pada periode yang sama, rata-rata gaji bulanan pekerja di Indonesia berada di angka Rp 3,29 juta.

Tantangan Menuju Target Ambisius 8 Persen

Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto memasang target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yakni mencapai hingga 8 persen. Faisal menilai, meski ada riak percepatan dalam dua tahun pertama kepemimpinan Prabowo, laju ekonomi saat ini masih cukup jauh dari jangkauan target tersebut.

“Jika kita mengevaluasi capaian dua tahun terakhir, akselerasi memang terjadi. Namun, kita masih berjarak cukup jauh dari ambisi pertumbuhan di atas 6 persen, apalagi menembus 8 persen,” tutur Faisal.

Pandangan senada diungkapkan oleh ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Ia menekankan bahwa mempertahankan pertumbuhan ekonomi sedikit di atas 5 persen bukanlah sebuah prestasi yang patut dirayakan secara berlebihan.

“Pertanyaan paling krusial saat ini adalah apakah pertumbuhan 5 persen tersebut mampu membawa Indonesia menuju target 8 persen, menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan pendapatan warga, dan menggerakkan roda ekonomi di daerah-daerah?” tegas Achmad.

Menurut Achmad, tantangan terbesar pemerintah untuk tiga tahun ke depan adalah merumuskan formula konkret guna menambal kekurangan sekitar tiga persen lagi demi mencapai target awal tersebut.

Realisasi Investasi dan Urgensi Transparansi Kualitas Lapangan Kerja

Di sisi lain, sektor investasi menjadi salah satu rapor hijau dalam kabinet saat ini. Indonesia berhasil membukukan realisasi investasi sebesar Rp 1,93 kuadriliun pada tahun 2025, melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Kinerja positif ini berlanjut pada semester I-2026 dengan realisasi mencapai Rp 1,01 kuadriliun, atau 49,5 persen dari target tahunan sebesar Rp 2,04 kuadriliun.

Program hilirisasi industri juga menyumbang porsi signifikan, yakni menyerap investasi sebesar Rp 300,1 triliun pada paruh pertama 2026—setara hampir 30 persen dari total realisasi investasi. Achmad menilai langkah ini sebagai sinyal positif agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah.

Meski realisasi investasi pada semester I-2026 diklaim menyerap hingga 1,45 juta tenaga kerja langsung, Achmad mengingatkan agar efektivitas investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk atau kuantitas penyerapan tenaga kerja semata.

Menagih janji kampanye Presiden Prabowo yang menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja, Achmad mendesak pemerintah untuk membuka data penyerapan tenaga kerja secara lebih rinci dan transparan kepada publik.

“Pemerintah perlu menyediakan dashboard resmi yang transparan. Dari situ publik bisa melihat berapa banyak lapangan kerja baru yang benar-benar tercipta, berapa yang masuk sektor formal, berapa yang memberikan upah layak, serta sektor mana saja yang menyerapnya,” pungkas Achmad.

Transparansi data ini dinilai menjadi instrumen penting untuk menguji apakah derasnya arus investasi yang masuk benar-benar bertransformasi menjadi kesejahteraan yang riil bagi para pekerja di seluruh pelosok Tanah Air.