KNPI Riau Sokong Program Prabowo dan Minta Agrinas Amankan Nasib Petani

KNPI Riau Kawal Program Asta Cita dan Penataan Lahan Sawit Rakyat

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau menyatakan dukungannya terhadap program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya terkait kebijakan penataan lahan dalam kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dukungan ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mengawal kebijakan strategis nasional di daerah.

Ketua DPD KNPI Riau yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Prabowo-Gibran, Nasarudin, menekankan bahwa implementasi kebijakan di lapangan harus berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat. Ia berharap proses pembenahan yang dilakukan oleh Agrinas dalam pengelolaan lahan dapat memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan konflik sosial baru.

Perlindungan bagi Petani Sawit Swadaya

Salah satu fokus utama KNPI Riau adalah nasib para petani sawit swadaya yang mengelola lahan dengan luas maksimal lima hektare. Nasarudin menegaskan bahwa kelompok petani ini harus mendapatkan perlindungan khusus agar tetap bisa mengusahakan kebunnya, terutama bagi mereka yang mengelola lahan eks-PKH yang kini diserahkan kepada Agrinas.

“Khusus masyarakat atau petani swadaya dengan lahan maksimal lima hektare, kami berharap jangan diganggu. Mereka harus tetap diberikan kesempatan untuk mengelola kebunnya,” ujar Nasarudin. Ia menambahkan bahwa Agrinas diharapkan tidak sekadar menjadi pengelola lahan, melainkan berperan sebagai mitra atau “bapak angkat” bagi petani dalam meningkatkan produktivitas serta membantu penyelesaian legalitas lahan melalui program pemutihan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Transparansi dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal

KNPI Riau menyoroti pentingnya transparansi dalam proses penataan kawasan perkebunan. Menurut Nasarudin, masyarakat berhak mengetahui status lahan dan arah pengelolaannya secara terbuka. Oleh karena itu, koordinasi yang solid antara Tim PKH, Agrinas, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.

Selain itu, KNPI Riau mendesak agar Tim PKH segera mempercepat penyerahan lahan yang telah disita negara kepada Agrinas. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah lahan tersebut kembali dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Di sisi lain, aspek sosial ekonomi juga menjadi perhatian serius. KNPI Riau meminta agar Agrinas memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dalam setiap kegiatan operasionalnya di Riau. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

“Tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian. Kami berharap masyarakat Riau mendapatkan prioritas. Penataan kawasan jangan sampai hanya berujung pada penguasaan lahan, namun harus ada kepastian dan manfaat bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kebun sawit,” pungkasnya.