MOSKOW — Pemerintah Federasi Rusia menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara (majelis rendah parlemen Rusia) yang untuk pertama kalinya mengintegrasikan empat wilayah pendudukan di Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Langkah politik Moskow ini memicu gelombang kecaman keras dari Kyiv dan komunitas internasional yang menilai proses tersebut ilegal dan melanggar kedaulatan negara.
Rangkaian pemilu parlemen Rusia secara umum berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat (18/9/2026) hingga Minggu (20/9/2026). Namun, khusus di empat wilayah yang dianeksasi tersebut, otoritas Rusia telah membuka proses pemungutan suara lebih awal sejak akhir Agustus dengan dalih pertimbangan keamanan di kawasan konflik.
Narasi Kedaulatan dari Kremlin
Otoritas pemilihan Rusia mengklaim terdapat lebih dari 3,5 juta pemilih yang terdaftar di Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia. Meski Moskow telah mendeklarasikan aneksasi atas keempat wilayah tersebut sejak September 2022, secara faktual militer Rusia tidak menguasai area-area itu secara penuh, dan klaim pencaplokan tersebut tetap tidak diakui oleh dunia internasional.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, memberikan penekanan khusus atas keterlibatan warga di wilayah-wilayah tersebut. Dalam keterangannya, Putin menyebut partisipasi publik di area pendudukan sebagai momentum bersejarah sejak apa yang ia sebut sebagai integrasi kembali dengan Rusia. Ia juga mengonfirmasi bahwa para personel militer Rusia yang tengah bertugas di garis depan pertempuran turut menyalurkan hak suara mereka.
“Pilihan dan tekad Anda sekali lagi akan menunjukkan bahwa jutaan orang mendukung para pejuang kita, bahwa kita adalah bangsa yang bersatu, terikat oleh nilai-nilai bersama, ingatan sejarah, dan cinta kepada Tanah Air. Tidak seorang pun dapat memecah belah atau mengintimidasi kita, maupun merusak kedaulatan negara dan sistem politik kita,” tegas Putin dalam pidatonya.
Kecaman Kyiv dan Penolakan Internasional
Di sisi lain, Pemerintah Ukraina merespons tajam gelaran pemilu tersebut dengan mengutuk seluruh proses pemungutan suara di wilayah kedaulatannya sebagai tindakan ilegal. Kyiv mendesak komunitas internasional, negara-negara sahabat, serta organisasi global untuk menolak secara tegas legitimasi maupun hasil dari pemilu buatan Moskow tersebut.
Sikap senada disampaikan oleh Uni Eropa. Blok kawasan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu Rusia di wilayah pendudukan Ukraina merupakan bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Uni Eropa memastikan tidak akan mengakui klaim politik maupun hasil perhitungan suara dari wilayah-wilayah tersebut.
Sorotan Hak Asasi dan Legitimasi Demokrasi
Pelaksanaan pemungutan suara di tengah situasi perang juga menuai kritik tajam dari para aktivis hak asasi manusia di Ukraina. Sejumlah lembaga pemantau melaporkan adanya indikasi tekanan dan intimidasi sistematik terhadap warga lokal agar mau mendatangi tempat pemungutan suara.
Analis politik dari lembaga riset Penta Center, Volodymyr Fesenko, menilai bahwa pemilu yang digelar di bawah pendudukan militer sama sekali tidak memenuhi standar proses demokrasi yang jujur dan adil.
“Proses pemilu yang diadakan di bawah kendali militer dan todongan senjata bukanlah wujud demokrasi, melainkan sebuah lelucon politik,” pungkas Fesenko menekankan cacatnya legitimasi pemungutan suara di wilayah konflik tersebut.
Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.
Discussion about this post