MALANG TODAY – Pemerintah memutuskan untuk menunda wacana pemindahan atau translokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur. Penundaan ini dilakukan hingga adanya kajian ilmiah yang komprehensif serta meny menyusul derasnya sorotan publik terkait isu pemetaan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi tersebut.
Wacana pemindahan satwa langka terancam punah ini pertama kali dimunculkan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan COP31 di Antalya, Turki. Saat itu, pemerintah mengemukakan alasan ancaman bencana alam, seperti erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi tsunami, yang dapat mengancam kelangsungan hidup populasi badak jawa di Ujung Kulon.
Pertimbangan Kajian Ilmiah dan Alasan Keselamatan
Penasihat Senior Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhamad Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terburu-buru mengeksekusi langkah relokasi tanpa dasar penelitian yang kuat.
Menurut Hidayat, studi mendalam sangat diperlukan untuk mengukur berbagai aspek keberlanjutan ekosistem di Alas Purwo. Hal ini mencakup ketersediaan pakan alami, kualitas air, luas wilayah jelajah, tingkat keamanan, hingga potensi kompetisi sumber daya dengan satwa penghuni asli seperti banteng jawa.
“Pemerintah selalu memprioritaskan keselamatan setiap individu badak jawa. Tidak akan ada relokasi sampai studi ilmiah komprehensif memastikan bahwa ketersediaan makanan dan keamanan habitat di lokasi tujuan benar-benar siap,” ujar Hidayat.
Ia menambahkan bahwa gagasan habitat kedua (second habitat) sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1980-an. Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi risiko kepunahan akibat bencana mendadak serta meminimalisasi tingkat perkawinan sedarah (inbreeding) yang saat ini dilaporkan mencapai 58,5 persen pada populasi badak di Ujung Kulon.
Senada dengan Bakom, Juru Bicara Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan bahwa Alas Purwo belum ditetapkan secara resmi sebagai lokasi baru. Usulan ini masih sebatas wacana yang mendorong dilakukannya asesmen berbasis sains dan terukur.
Gelombang Penolakan dan Spekulasi Isu Pertambangan
Gagasan pemindahan ini memicu gelombang penolakan dari berbagai pihak di Banten, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat Kesultanan Banten, akademisi, hingga pegiat lingkungan. Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa badak jawa merupakan ikon kebanggaan dan identitas budaya masyarakat Banten yang keberadaannya harus tetap dijaga di habitat aslinya.
Di sisi lain, publik dan organisasi lingkungan hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang menetapkan area usaha pertambangan di perairan sekitar TNUK.
Juru Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma’rufah, menilai ada kejanggalan atas munculnya wacana pemindahan satwa yang berdekatan dengan penetapan wilayah pertambangan tersebut.
“Jangan sampai pemindahan badak jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologisnya,” tegas Umi.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengklarifikasi bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tersebut hanya mencakup sebagian kawasan perairan laut berdasarkan usulan daerah sejak 2013, dan bukan berada di dalam daratan zona inti taman nasional. Pihaknya juga menegaskan belum ada satu pun izin penambangan yang diterbitkan di kawasan tersebut.
Fokus Pengayaan Habitat Asli dan Tantangan Konservasi
Sejumlah pakar konservasi menilai bahwa pemindahan satwa dengan jumlah populasi yang sangat kritis—sekitar 100 ekor—memiliki risiko kematian dan stres yang sangat tinggi jika tidak dilakukan dengan pemantauan perilaku secara ketat.
Ekolog Satwa Liar, Sunarto, menjelaskan bahwa prioritas mendesak saat ini adalah melakukan pengayaan habitat di kawasan Ujung Kulon sendiri. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengendalikan tanaman invasi seperti langkap, memperbanyak tanaman pakan favorit badak, serta memperketat perlindungan dari perburuan liar.
Sementara itu, Direktur Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono, menekankan bahwa pasca-penundaan translokasi ini, fokus utama pemerintah seharusnya adalah memperkuat perlindungan kawasan konservasi yang ada guna menjaga keanekaragaman hayati secara menyeluruh.

BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)











Discussion about this post