Pemerintah Amerika Serikat di bawah administrasi Presiden Donald Trump kembali mengencangkan cengkeraman geopolitik teknologinya. Langkah mendasar baru saja diambil dengan memperketat aturan kontrol ekspor terhadap cip kecerdasan buatan (AI) dan infrastruktur pusat data secara global. Kebijakan ketat ini dirancang khusus untuk menutup “pintu belakang” yang selama ini dimanfaatkan perusahaan-perusahaan asal Tiongkok untuk mengakses daya komputasi canggih secara jarak jauh (remote access) melalui pusat data di luar negeri.
Melalui aturan sementara (interim rule) yang dirilis Departemen Perdagangan AS, setiap perusahaan kini diwajibkan mengantongi lisensi khusus untuk mengekspor, mengekspor kembali, atau memindahkan cip dan server AI ke pusat data di manapun di seluruh dunia. Ketentuan ini berlaku mutlak jika infrastruktur tersebut berpotensi menyediakan layanan komputasi bagi entitas asal Tiongkok maupun negara-negara yang masuk dalam daftar pembatasan Washington.
Menutup Celah Akses Jarak Jauh Negara Terlarang
Regulasi pengetatan akses jarak jauh ini secara spesifik membidik entitas yang berbasis di kelompok negara D:5—kelompok negara yang dikenakan embargo oleh AS, mencakup Tiongkok, Rusia, Iran, Korea Utara, dan 18 negara lainnya. Selama ini, AS memang telah melarang pengiriman fisik mikroprosesor AI ke negara-negara tersebut. Namun, celah penyewaan server cloud di luar wilayah embargo menjadi strategi cerdik yang terus dimanfaatkan para pengembang AI Tiongkok.
Pihak berwenang AS secara tegas menyatakan bahwa kontrol baru ini merupakan ekstensi logis dari regulasi yang sudah ada. Pembatasan ini ditujukan untuk memangkas kemampuan perusahaan di negara-negara yang diwaspadai dalam memanfaatkan semikonduktor Super Intelligence (SI) buatan AS, khususnya yang digunakan untuk melatih model-model AI tingkat lanjut untuk kepentingan militer maupun intelijen yang mengancam keamanan nasional AS.
Ketentuan baru ini berlaku bagi pusat data atau jaringan komputasi yang memiliki daya pemrosesan total melampaui ambang batas 12 juta Total Processing Performance (TPP)—metrik standar kontrol ekspor AS. Batas 12 juta TPP ini setara dengan kapasitas komputasi puncak dari sekitar 750 unit cip Nvidia H100 atau H200. Tak hanya itu, aturan ini juga menjangkau skema akses tidak langsung melalui perantara atau makelar (broker). Para pengelola pusat data kini diwajibkan memperketat verifikasi struktur kepemilikan dan aktivitas klien mereka.
Implikasi bagi Asia Tenggara dan Indonesia
Menariknya, kebijakan baru ini juga menetapkan persyaratan lisensi ekspor baru bagi pengiriman semikonduktor canggih ke sejumlah negara berkembang, termasuk Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Brasil. Departemen Perdagangan AS menilai wilayah-wilayah ini memiliki risiko pengalihan (diversion risk) yang lebih tinggi dari biasanya untuk dijadikan jalur transit komputasi pihak ketiga.
Kendati demikian, AS memberikan pengecualian: persyaratan lisensi ketat ini tidak berlaku untuk pengiriman cip yang ditujukan bagi fasilitas atau anak perusahaan yang berbasis penuh di Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, bagi pengelola pusat data eksisting yang saat ini sudah beroperasi dan masuk dalam kriteria pembatasan, pemerintah AS memberikan tenggat waktu 90 hari sejak aturan berlaku untuk segera mengajukan izin resmi.
Eskalasi Ketegangan Pasca-Skandal Industri Semikonduktor
Langkah tegas Washington ini bergulir hanya beberapa hari setelah dunia teknologi diguncang oleh pengunduran diri pendiri sekaligus CEO Nvidia, Jensen Huang. Resign mendadak tersebut dipicu skandal dugaan spionase yang melibatkan salah satu pelanggan utama produsen cip raksasa tersebut, yakni Megaspeed. Perusahaan tersebut diduga kuat membeli ribuan unit cip Nvidia untuk memasok daya komputasi ke entitas Tiongkok demi menyiasati embargo ekspor AS.
Fenomena ini memicu aksi borong kapasitas komputasi secara masif oleh perusahaan-perusahaan AI Tiongkok di luar negeri karena kekhawatiran akan adanya pembatasan yang makin membendung ruang gerak mereka. Kebijakan anyar ini sekaligus mencabut regulasi AI Diffusion Rule era Presiden Joe Biden (Januari 2025) yang dinilai administrasi Trump terlalu merugikan daya saing perusahaan AS dan sekutunya.
Meski memperketat infrastruktur komputasi kelas berat, AS tetap memberikan ruang bagi sektor komersial berskala menengah. Aturan ini secara eksplisit meloloskan sistem rekomendasi komersial—seperti algoritma yang digunakan pada platform e-commerce dan media sosial—dari kewajiban lisensi, sehingga roda bisnis digital arus utama diperkirakan tidak akan mengalami gangguan berarti.

Malang Today, lifestyle news and magazine platform that covers mix of Malang Society and Culture style with fresh and Update.











Discussion about this post