MALANG TODAY – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana makar yang melibatkan empat perwira tinggi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pakar hukum pidana menegaskan pentingnya pembuktian unsur kausalitas atau hubungan sebab-akibat antara tindakan penyadapan ilegal dan indikasi makar guna menjamin transparansi serta mencegah spekulasi publik terkait potensi konflik kepentingan.
Kasus ini bermula dari dugaan aktivitas penyadapan tanpa izin sah terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga masyarakat sipil sepanjang rentang waktu 2025 hingga 2026. Penyelidikan kini meluas dari tuduhan pelanggaran akses ilegal ke ranah tindak pidana makar.
Kronologi dan Penerapan Pasal Makar
Polri secara resmi mengumumkan penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi pada 3 November 2026. Pada tahap awal, ketiganya dijerat dengan pasal terkait penyadapan, akses ilegal, dan manipulasi data elektronik.
Namun, penyidikan berkembang setelah pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa tindakan tersebut terindikasi mengarah pada makar. Penyadapan tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan melumpuhkan fungsi kekuasaan presiden.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI mengonfirmasi penerbitan Laporan Polisi (LP) baru terkait dugaan pemufakatan jahat melakukan makar. Dalam perkembangan terkini, penyidik juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru, sehingga total tersangka menjadi empat orang.
Peran Masing-Masing Tersangka
Berdasarkan pemaparan kepolisian di DPR, keempat tersangka memiliki pembagian peran yang terstruktur dalam operasi penyadapan ilegal tersebut:
Listyo Sigit Prabowo: Diduga bertindak sebagai penentu target, pemberi instruksi, sekaligus penerima akhir (end user) hasil rekaman penyadapan.
Ahrie Sonta: Diduga meneruskan perintah kepada tim operator, melaporkan hasil penyadapan, serta memerintahkan penghapusan jejak digital dan pembubaran grup komunikasi.
Eko Hadi: Diduga memberikan persetujuan teknis pelaksanaan penyadapan tanpa dibekali surat permohonan penyidikan yang sah.
Slamet Uliandi: Diduga menyetujui pelaksanaan operasional serta menyusun analisis laporan harian untuk diteruskan kepada pimpinan.
Guna melengkapi berkas perkara, Bareskrim Polri telah menggeledah sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang disinyalir sebagai posko operasional, serta memeriksa sedikitnya 59 orang saksi.
Uji Kausalitas Hukum dan Pembuktian Niat
Dosen Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah, menjelaskan bahwa pembuktian delik makar sebagaimana diatur dalam KUHP memerlukan tiga substansi utama, yakni niat (mens rea), tindakan persiapan (voorbereidingshandeling), dan hubungan kausalitas yang jelas.
Menurut Milda, penyidik Bareskrim Polri wajib membuktikan secara substansial apakah informasi hasil penyadapan memang ditujukan untuk melumpuhkan fungsi konstitusional presiden atau menggulingkan pemerintahan yang sah, bukan sekadar tindak pidana penyadapan biasa.
Milda menekankan bahwa kelumpuhan presiden tidak hanya diukur dari serangan fisik, tetapi juga hambatan fungsional atau perusakan legitimasi politik. Mengingat ancaman hukuman untuk delik makar sangat berat hingga pidana mati, transparansi penyidikan menjadi krusial agar tidak memicu narasi liarnya konflik politik di tengah masyarakat.
Langkah Kepolisian dan Status Penahanan
Menanggapi proses hukum yang berjalan, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susanto Purnomo Condro menegaskan bahwa seluruh tahapan penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan tim pengawas internal serta ahli hukum tindak pidana.
Saat ini, tiga tersangka telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, penahanan terhadap Irjen Slamet Uliandi masih ditunda karena alasan kondisi kesehatan. Agenda ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.

BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)











Discussion about this post