YOGYAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, atas kasus kekerasan dan penelantaran anak serta penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang amar putusan pada Kamis (19/11).
Selain sanksi pidana kurungan, Anita juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 510 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang oleh negara. Sanksi ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 800 juta.
Vonis Pengasuh dan Gelombang Protes Orang Tua
Putusan terhadap Kepala Sekolah ini menyulut perhatian publik setelah sebelumnya 11 pengasuh Daycare Little Aresha juga telah menerima vonis hukuman penjara bervariasi, antara dua hingga tiga tahun, serta denda masing-masing Rp 60 juta pada akhir Oktober lalu.
Hukuman tertinggi dijatuhkan kepada Sri Rejeki dengan kurungan tiga tahun penjara. Sementara pengasuh lainnya, seperti Heny Purwaningsih, Sri Rukmini, Zikrul Aqidah, Dwi Maryati Asmarita, Listiarini, dan Nur Fatimatu Zahroh, masing-masing divonis 2,5 tahun penjara. Terdakwa Devina Riadi, Evi Nurvita Sari, Dinar Olivia Susan, dan Fitri Nurhidayah diganjar hukuman dua tahun penjara.
Vonis yang tergolong lebih rendah dari tuntutan jaksa tersebut memicu kekecewaan dari pihak keluarga korban. Salah satu perwakilan orang tua, Imedia Dwi Anjani, menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan trauma mendalam yang dialami anak-anak mereka.
“Jika mereka hanya dihukum dua hingga dua setengah tahun, ini sangat tidak adil dibanding dampak psikologis jangka panjang yang harus ditanggung anak-anak kami,” tegas Imedia.
Tuntutan Berat untuk Ketua Yayasan
Sementara itu, Ketua Yayasan Aresha Center, Diyah Kusumastuti (51), dituntut sanksi paling berat oleh JPU. Dalam persidangan terpisah, Diyah dituntut 10 tahun penjara, denda Rp 900 juta, serta kewajiban membayar restitusi sebesar Rp 1,2 miliar yang ditujukan kepada 83 anak korban kekerasan.
JPU menilai Diyah terbukti melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Perlindungan Konsumen, serta pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak terkait penelantaran dan kekerasan secara berlanjut.
Fakta Persidangan: Praktik Kekerasan yang Terstruktur
Kasus ini pertama kali terungkap pada April 2026 setelah adanya laporan dari mantan pengasuh dan orang tua murid yang berujung pada penggerebekan lokasi penitipan anak di kawasan Sorosutan, Yogyakarta. Berdasarkan fakta persidangan, lembaga yang terdaftar sebagai yayasan sosial ini secara ilegal mengoperasikan lembaga pendidikan dan pengasuhan anak tanpa izin sejak tahun 2022 hingga 2026, memungut biaya bulanan Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per anak.
Persidangan mengungkap serangkaian tindakan tidak manusiawi yang dilakukan di tempat tersebut. Anak-anak asuh diketahui kerap dibedong dan diikat kaki serta tangannya menggunakan kain secara paksa agar tidak banyak bergerak, bahkan saat makan siang dan tidur di lantai. Tak hanya itu, korban juga mengalami tindakan fisik seperti dipukul, dicubit, dikurung di kamar gelap, hingga kepalanya dimasukkan ke dalam bak air saat menangis.
Tindakan pengabaian juga terjadi pada pemenuhan nutrisi, di mana anak-anak kerap diberi makan bubur yang terbuat dari sisa makanan. Dari total 144 anak yang terdaftar, tiga di antaranya merupakan anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan penanganan layak dari tenaga ahli.
Hasil visum medis dan pemeriksaan psikologis mengonfirmasi adanya luka memar fisik serta trauma berat pada para korban, seperti gangguan tidur, perubahan perilaku agresif, dan ketakutan berlebih saat bertemu orang baru.

BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)











Discussion about this post