Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turkiye, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan pemerhati lingkungan. Rancangan keputusan terbaru yang dirilis pada Minggu (22/11/2026) dini hari dinilai mengalami kemunduran signifikan karena memasukkan opsi teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture and Utilisation Storage* atau CCUS) serta absennya komitmen tegas untuk menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Ancaman Solusi Palsu dan Absennya Komitmen Fosil
Dalam rancangan draf ketiga tersebut, Presidensi COP31 mencantumkan target akselerasi pembangunan CCUS hingga mencapai setidaknya 500 MtCO2 pada tahun 2035, dan melonjak menuju 2,5 GtCO2 setiap tahunnya. Langkah ini disoroti Greenpeace Indonesia sebagai bentuk adopsi solusi palsu yang justru berpotensi memperpanjang usia industri bahan bakar fosil.
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menyatakan bahwa dunia kembali gagal merumuskan aksi iklim yang ambisius demi menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius. Menurutnya, keputusan perundingan ini telah bergeser jauh dari cita-cita awal penciptaan keadilan iklim bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis.
Selain masalah CCUS, frasa krusial mengenai “transisi berkeadilan dari bahan bakar fosil” sama sekali tidak ditemukan dalam draf tersebut. Walaupun menargetkan peningkatan bauran elektrifikasi hingga 35 persen pada 2035, rancangan kebijakan ini dinilai mengabaikan upaya penghentian energi kotor. Sejumlah studi independen memperingatkan bahwa target elektrifikasi tanpa penghentian fosil secara eksplisit justru berisiko mendongkrak emisi gas rumah kaca akibat lonjakan penggunaan gas fosil.
Mandeknya Pendanaan Iklim Global
Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor pendanaan iklim yang dinilai jalan di tempat. Senior Regional Campaign Strategist Greenpeace Asia Tenggara, Fajri Fadhillah, mengungkapkan bahwa rancangan keputusan COP31 sama sekali tidak menunjukkan kemajuan berarti, termasuk target pelipatgandaan pendanaan adaptasi yang belum memiliki kejelasan angka awal.
Ketidakpastian ini memperlihatkan keengganan negara-negara maju dalam memenuhi kewajiban historis mereka untuk membantu negara berkembang melakukan mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Tren penurunan komitmen finansial dari negara-negara maju ini dinilai sebagai sinyal buruk bagi keselamatan wilayah-wilayah yang paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem.
Tantangan dan Desakan bagi Pemerintah Indonesia
Menghadapi dinamika global tersebut, Greenpeace Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia untuk tidak sekadar mengekor hasil kesepakatan COP31 yang melemah. Kebijakan domestik dinilai harus jauh lebih progresif agar target transisi energi, termasuk program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW dan *Net Zero Emission* (NZE) 2060, tidak terancam gagal akibat terjebak dalam cengkeraman energi fosil.
Pemerintah Indonesia didesak untuk menegaskan posisi tawar yang kuat di panggung internasional, yakni dengan mendorong pencantuman transisi energi berkeadilan secara terukur, menghapus ketergantungan pada teknologi CCUS yang belum teruji secara ekonomis dan ekologis, serta menuntut keadilan finansial dari negara maju dan korporasi pencemar demi keselamatan generasi mendatang.

Greenpeace ada karena bumi yang rapuh ini butuh suara. Kami adalah organisasi lingkungan global yang didedikasikan untuk bersama-sama melindungi masa depan










Discussion about this post