Kejar Target Campuran Bensin 50 Persen, Indonesia Butuh 320 Pabrik Etanol

JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah memetakan langkah berani untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui rencana penerapan mandatori bioetanol 50 persen atau E50. Namun, untuk merealisasikan pencampuran 50 persen etanol ke dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin tersebut, Indonesia diestimasi harus membangun sedikitnya 320 pabrik bioetanol baru di seluruh penjuru negeri.

Tantangan besar infrastruktur ini diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dalam gelaran Danantara Technology & Innovation Investment Forum (DTIIF) di Jakarta. Program E50 digadang-gadang bakal menjadi tonggak baru ambisi energi terbarukan Indonesia, melengkapi keberhasilan mandatori biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (B50) yang telah digulirkan sebelumnya.

Kebutuhan Kapasitas Produksi dan Penghematan Devisa

Menteri Brian memaparkan bahwa guna memenuhi ceruk kebutuhan program E50, setiap pabrik yang dibangun idealnya memiliki kapasitas produksi hingga 60.000 kiloliter per tahun. Jika kalkulasi tersebut terealisasi penuh, total kapasitas produksi bioetanol nasional akan melonjak drastis hingga menyentuh angka 19,2 juta kiloliter per tahun.

Langkah masif ini dinilai bukan sekadar proyek energi, melainkan strategi ekonomi makro untuk meredam ketergantungan pada impor BBM. Saat ini, Indonesia membelanjakan dana yang sangat besar untuk mengimpor energi, yakni berkisar antara USD 30 miliar hingga USD 50 miliar per tahun.

Dengan menggenjot produksi bioetanol domestik dan memperluas penggunaan biodiesel, anggaran berukuran jumbo yang selama ini mengalir keluar negeri dapat dialihkan untuk memperkuat investasi manufaktur dalam negeri serta memajukan industri pengolahan hasil pertanian lokal.

Jurang Lebar Antara Target dan Kapasitas Riil

Meski wacana E50 mulai mengemuka, realitas di lapangan menunjukkan bahwa rantai pasok etanol nasional masih menghadapi tantangan serius. Saat ini, Indonesia baru mengoperasikan lima fasilitas produksi bioetanol utama yang tersebar di Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Total kapasitas produksi efektif dari seluruh fasilitas tersebut baru mencapai sekitar 70.500 kiloliter per tahun.

Kapasitas yang ada saat ini bahkan masih jauh dari cukup untuk memenuhi target jangka pendek. Pemerintah sendiri berencana mengimplementasikan program E10 (pencampuran etanol 10 persen) pada tahun 2027, yang membutuhkan pasokan sedikitnya 500.000 kiloliter bioetanol per tahun. Pasokan etanol di dalam negeri sejauh ini masih bertumpu pada komoditas tebu dan singkong, meski pemerintah terus mengeksplorasi bahan baku alternatif yang lebih murah dan berlimpah.

Pemerintah sejatinya telah memulai komersialisasi bensin ramah lingkungan secara terbatas. Salah satu langkah konkret ditunjukkan oleh PT Pertamina (Persero) yang meluncurkan produk BBM beretanol, Pertamax Green 95, sejak Juni 2023 lalu.

Kolaborasi Triple-Helix untuk Kemandirian Energi

Menanggapi besarnya celah antara kapasitas produksi dan kebutuhan nasional, Brian menekankan pentingnya sinergi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan tinggi. Model kolaborasi ini dinilai kunci utama dalam membangun ekosistem bioetanol dari hulu ke hilir.

Perguruan tinggi dan lembaga riset memegang peranan vital dalam melakukan riset terapan, pengembangan teknologi pemrosesan bioetanol yang efisien, serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang memiliki keahlian spesifik untuk menopang industri baru ini di masa depan.