Jaringan Kamera Pengawas Flock Mulai Ditendang Belasan Pemerintah Daerah

Gelombang Perlawanan Terhadap Pengawasan Massal Berbasis AI

Adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di sektor publik kini berhadapan langsung dengan tembok perlawanan warga. Sedikitnya 10 pemerintah daerah dan kepolisian di Amerika Serikat mengambil langkah tegas untuk membatasi, memperketat, hingga menghentikan penggunaan teknologi pengawasan massal garapan Flock Safety. Fenomena pemutusan kontrak ini mencerminkan eskalasi kekhawatiran publik yang kian membuncah terhadap isu privasi data, potensi penyalahgunaan wewenang, dan transparansi pengadaan teknologi AI oleh aparat penegak hukum.

Reaksi keras ini bukan sekadar insiden lokal, melainkan bagian dari pergeseran peta skeptisisme publik terhadap ekspansi AI yang agresif—mulai dari pembangunan pusat data skala masif, pemindaian wajah, hingga pengawasan ruang publik berbasis algoritma. Flock Safety, penyedia infrastruktur yang didirikan pada 2017, melengkapi produknya dengan pengenal pelat nomor otomatis (ALPR), drone, dan perangkat edge computing pendeteksi suara letusan senjata. Dengan lebih dari 100.000 kamera yang tersebar di berbagai belahan kota, teknologi ini mulanya dipromosikan sebagai solusi efisien untuk mengendus jejak kejahatan.

Gelombang Pemutusan Kontrak di Berbagai Wilayah

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, narasi pengawasan demi keamanan publik tersebut mulai goyah. Sejumlah wilayah seperti Monroe (Ohio), Newburgh (New York), Richmond (Virginia), Hopkinton dan New Bedford (Massachusetts), hingga Lansing (Michigan) secara resmi memutus kerja sama mereka dengan penyedia layanan tersebut. Kepolisian East Bridgewater dan Grafton di Massachusetts juga mengumumkan rencana serupa. Di League City, Texas, perlawanan masyarakat bahkan memuncak dalam pemungutan suara warga yang menolak kelanjutan operasional pemindai pelat nomor tersebut, memaksa aparat membongkar infrastruktur kamera yang telah terpasang.

Langkah serupa diambil oleh Kepolisian Asheville di North Carolina dan Kantor Sheriff El Paso County di Colorado. Sheriff El Paso County, Joseph Roybal, menegaskan bahwa pelepasan ketergantungan pada kamera berbasis AI merupakan langkah paling tepat bagi daerahnya. Ia menekankan bahwa personelnya memiliki kapabilitas teknis, pelatihan, dan pengalaman yang memadai untuk menangkap pelaku kriminal tanpa harus bergantung pada infrastruktur pengawasan masif yang memicu keresahan publik.

Pakar hukum dan kebijakan dari The Future of Privacy Forum, Tatiana Rice, menilai resistensi ini sangat rasional. Berbeda dengan praktik pengumpulan data personal di internet yang tidak kasatmata, kamera pengawas yang terpasang di ujung jalan memberikan wujud fisik yang nyata dari ancaman pengawasan. Bentuk konkret inilah yang memantik reaksi penolakan langsung dari masyarakat yang merasa ruang gerak publik mereka senantiasa diawasi oleh mesin.

Penyalahgunaan Wewenang dan Kebocoran Akses ke Lembaga Federal

Pemicu utama penolakan ini berasal dari serangkaian skandal penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum sendiri. Pada Agustus lalu, seorang oknum polisi di Brentwood, Missouri, terbukti memanfaatkan jaringan kamera untuk melacak dan membuntut mantan istrinya di tengah proses perceraian. Kasus lebih berat terjadi di Texas Timur, di mana seorang petugas kepolisian dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah terbukti menyalahgunakan akses basis data untuk memata-matai mantan kekasih beserta keluarganya.

Di samping isu personal, kekhawatiran geopolitik internal dan hak asasi manusia memanas ketika akses data pengawasan lokal terindikasi bocor ke lembaga pemerintah federal. Kota Ithaca, New York, saat memutus kontraknya, membeberkan fakta bahwa infrastruktur kamera pengawas tersebut diduga kuat dapat diakses oleh instansi penegak hukum federal—seperti Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) serta Badan Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF)—tanpa izin spesifik dari pemerintah daerah setempat. Kondisi ini membuat data pergerakan warga sipil rentan dimanfaatkan untuk agenda penindakan imigrasi yang kontroversial.

Menanggapi gelombang penolakan tersebut, pihak manajemen Flock Safety berkilah bahwa teknologi mereka dirancang untuk membantu kepolisian menekan angka kejahatan berdarah dan menemukan orang hilang. Mereka mengklaim bahwa kepemilikan data sepenuhnya berada di tangan klien daerah dan membantah memiliki kerja sama komersial dengan lembaga federal. Sebagai kompromi, mereka memperpendek durasi penyimpanan data default dari 30 hari menjadi tujuh hari, serta mewajibkan penyertaan kode kasus sebelum petugas dapat melakukan pencarian data.

Pelajaran Transparansi Pengadaan Infrastruktur AI

Kritik tajam juga diarahkan pada proses pengadaan teknologi yang dinilai tertutup dan minim pengawasan sipil. Senior Policy Analyst di Electronic Frontier Foundation, Adam Schwartz, menyoroti fakta bahwa banyak Kepolisian Daerah mengadopsi sistem pengawasan AI secara sepihak tanpa melalui persetujuan Dewan Kota atau konsultasi publik. Kasus di South Windsor, Connecticut, menjadi contoh nyata di mana kamera pengawas diaktifkan tanpa pemberitahuan umum, sebelum akhirnya dipaksa untuk dinonaktifkan setelah warga melayangkan protes keras.

Kendati beberapa kota seperti Cleveland, Ohio, memilih bertahan dengan memperketat batasan akses dan mengisolasi jaringan data dari lembaga intelijen luar, tren pembatasan ini telah merembet ke ranah hukum tingkat tinggi. Di tingkat negara bagian, Florida telah melarang penggunaan pemindai pelat nomor di jalan tol utama, sementara Texas membekukan pendanaan negara untuk alokasi sistem pengawasan serupa.

Dinamika pengawasan massal kini resmi menjadi komoditas politik panas di tingkat federal Amerika Serikat. Di satu sisi, figur politik konservatif mendukung pemanfaatan AI demi penguatan ketertiban umum. Di sisi lain, desakan lintas partai dari Kongres mulai mengalir deras. RUU bertajuk Flock-Off Act dan Ban Flock Act telah diajukan ke parlemen untuk melarang alokasi dana federal bagi pengadaan teknologi pengawasan berbasis AI. Peristiwa ini menjadi sinyal kuat bagi industri teknologi global bahwa inovasi berbasis AI yang mengabaikan privasi dan transparansi publik akan selalu berhadapan dengan perlawanan hukum dan penolakan akar rumput.