
Jakarta, 12 November–Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Malaysia hari ini meluncurkan lembar fakta “Hari-hari Penuh Jerebu” yang memaparkan data terbaru tentang kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Laporan singkat ini juga mengurai respons pemerintah negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Singapura, dan Malaysia dalam menangani kabut asap lintas batas.
Kabut asap telah menyebabkan lebih dari 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang 91.913 kasus di antaranya diderita oleh anak berusia di bawah lima tahun, menurut catatan Kementerian Kesehatan pada 2 November 2026. Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, dalam kurun 8 Agustus hingga 31 Oktober 2026, terdapat 17.390 sumber titik asap yang tersebar di 23 kabupaten penyumbang asap yang signifikan di Indonesia. Sebanyak 1.776 titik ditemukan di dalam 46 konsesi kelapa sawit dan 2.586 di dalam 28 konsesi kebun kayu. [1]
Greenpeace juga mengungkap temuan titik sumber asap di konsesi-konsesi perusahaan yang terhubung dengan entitas bisnis di Malaysia dan Singapura. Ada pula data titik sumber asap di konsesi perusahaan yang mendapatkan surat peringatan dari pemerintah Singapura.
Namun titik sumber asap juga banyak terdeteksi di dalam kawasan konservasi dan hutan lindung, yang secara regulasi berada di bawah kewenangan pemerintah. Pemantauan Greenpeace menemukan sekitar 3.000 sumber asap di kawasan konservasi, dengan Taman Nasional Tanjung Puting menempati urutan pertama.
Peneliti Senior Greenpeace Indonesia Sapta Ananda Proklamasi mempertanyakan pengawasan dan tanggung jawab negara terhadap kawasan hutan lindung dan konservasi yang terbakar. “Mengapa kawasan konservasi yang dikelola negara, dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Satgas Taman Nasional, yang saat ini dipimpin adik Presiden Prabowo, yaitu Hashim Djojohadikusumo, bisa terbakar dan menyumbang kabut asap paling banyak?”
Lantaran kebakaran, Indonesia menempati peringkat satu kontributor emisi karbon tertinggi di dunia pada 31 Oktober 2026, merujuk data pemantauan emisi kebakaran di platform Copernicus.[2] Kondisi ini tentu memperparah krisis iklim dan bertentangan dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo saat membuka Paviliun Indonesia di COP31 Antalya, Turki, yang menyebut Indonesia sebagai ‘rumah solusi iklim’. Faktanya, Indonesia terus mengalami degradasi lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Di Papua Selatan, kondisi kebakaran hutan dan lahan juga kian memburuk. Data Nusantara Atlas menunjukkan lahan terbakar di daerah itu mencapai 426.951 hektare, dengan 2.994 hektare lahan terbakar di sekitar jalan 135 km yang menopang proyek strategis nasional (PSN) di Merauke. Ini selaras dengan hasil analisis Greenpeace yang mendeteksi 829 titik sumber asap di area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Kementerian Pertahanan.
Peneliti dan Juru Kampanye Internasional Pusaka Bentala Rakyat Dorthea Wabiser mengatakan, kebakaran di Papua tahun ini membuka memori Masyarakat Adat ihwal kebakaran besar di akhir era Orde Baru pada 1997-1998, seiring dengan pembukaan lahan besar-besaran untuk kelapa sawit. Kini, kebakaran kembali meluas di Tanah Papua.
Menurut Dorthea, kebakaran di Papua jelas berdampak serius terhadap kehidupan Masyarakat Adat dan keanekaragaman hayati. Ia mengisahkan bagaimana Masyarakat Adat di Boven Digoel diliputi kepanikan ketika di saat hampir bersamaan api melahap dusun-dusun sagu dan kebun karet milik mereka. Tanpa armada pemadam dari pemerintah, masyarakat berjibaku sendiri untuk patroli memantau dan mengantisipasi api. Kebakaran ini tak hanya mengancam manusia yang menghirup kabut asap beracun, tapi juga hewan-hewan ternak milik warga. “Di Kampung Subur, baru ada kejadian dusun-dusun sagu terbakar. Di Manokwari ada kebakaran, ternak babi mati karena asap. Apa kabar ketahanan pangan jika sumber-sumber pangan utama semua hilang terkena api ini?” ujarnya.
Lembar fakta Greenpeace juga menganalisis respons pemerintah negara-negara Asia Tenggara dalam menyikapi masalah kronis kabut asap. Salah satu yang disorot yakni ‘cara ASEAN’ atau ‘ASEAN way’ yang mengutamakan prinsip non-interferensi dan kedaulatan nasional. Kepala Kampanye Greenpeace Malaysia, Heng Kiah Chun, menyoroti sikap pemerintah Malaysia yang menyatakan lebih memilih pendekatan diplomatis alih-alih menempuh jalur hukum untuk menangani kabut asap lintas batas pada 5 November lalu. Pemerintah Singapura disebutnya selangkah lebih maju, tetapi masih harus memaksimalkan penegakan Undang-Undang Kabut Asap Lintas Batas (THPA).
Satu aspek penting lain yang belum dieksplorasi secara lebih jauh dalam upaya penguatan THPA adalah mekanisme terkait dengan pemulihan (remedy), baik terhadap masyarakat terdampak maupun ekosistem yang terdegradasi. Sebab, sejumlah gugatan pertanggungjawaban yang diajukan korban terdampak kabut asap dan pemerintah Indonesia terhadap korporasi pembakar hampir tidak pernah berujung pada upaya pemulihan yang substantif.
“Ini adalah masalah lintas batas. Masalah lintas batas membutuhkan akuntabilitas lintas batas. Diplomasi ‘ASEAN way’ dapat hidup berdampingan dengan penerapan undang-undang. Jika kita hanya fokus pada cara diplomasi yang sudah dipakai selama lebih dari dua puluh tahun, persoalan ini tidak akan selesai,” ujar Heng Kiah Chun. [SELESAI]
Catatan Editor:
[1] Perhitungan berdasarkan jumlah titik asap >10 di setiap 1 entitas, maka apabila titik asap
[2] Data emisi karbon Indonesia sebesar 188,13 megaton karbon. Selengkapnya di tautan ini.
Lembar fakta “Hari-Hari Penuh Jerebu” dapat diakses melalui tautan berikut dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Narahubung:
Lovenila, Staf Komunikasi Greenpeace Indonesia, +62 89615445051

Greenpeace ada karena bumi yang rapuh ini butuh suara. Kami adalah organisasi lingkungan global yang didedikasikan untuk bersama-sama melindungi masa depan










Discussion about this post