Gelombang Demo Lumpuhkan Prancis: 400 Ribu Warga Turun ke Jalan, 1.000 Perusuh Ditangkap

PARIS — Gelombang unjuk rasa besar-besaran kembali melanda sejumlah kota besar di Prancis pada Sabtu (24/10/2026). Aksi massa yang dipicu kekecewaan atas lonjakan biaya hidup, ketimpangan ekonomi, serta kebijakan pemerintah ini berlangsung ricuh di berbagai wilayah hingga berujung pada penangkapan hampir 1.000 demonstran oleh aparat kepolisian.

Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sedikitnya 410.000 orang turun ke jalan dalam aksi protes nasional tersebut. Sementara itu, pihak serikat pekerja mengklaim jumlah partisipan jauh lebih besar, yakni menembus lebih dari 800.000 demonstran.

Kelumpuhan Ibu Kota dan Bentrokan di Berbagai Kota

Pusat aksi terkonsentrasi di ibu kota Paris, di mana lebih dari 110.000 orang menggelar pawai panjang membelah pusat kota. Denyut aktivitas ekonomi di Paris sempat lumpuh total. Para pemilik usaha memilih menutup toko mereka guna mengantisipasi penjarahan, sementara puluhan stasiun metro dan museum dihentikan beroperasi sementara waktu.

Eskalasi ketegangan meningkat ketika kelompok massa bermasker mulai melempar batu dan memicu kerusuhan di beberapa titik. Petugas kepolisian antihuru-hara membalas aksi tersebut dengan menembakkan gas air mata serta meriam air guna membubarkan kerumunan.

Kerusuhan serupa berhembus ke kota-kota lain seperti Marseille, Lille, Strasbourg, Grenoble, Toulouse, hingga Amiens. Di Marseille, yang merupakan kota terbesar kedua di Prancis, sekelompok pemuda memblokir jalan raya menggunakan barikade seng, membakar tempat sampah, serta melempar botol dan kembang api ke arah petugas.

Respons Keras Pemerintah dan Langkah Darurat Macron

Menanggapi situasi keamanannya yang kian mengkhawatirkan, Pemerintah Prancis mengerahkan sedikitnya 70.000 personel kepolisian gabungan bersama pasukan elite Gendarmerie Nasional Prancis (GIGN). Aparat bertindak tegas menyisir para perusuh di lapangan.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, mengonfirmasi bahwa penangkapan telah dilakukan terhadap hampir 1.000 orang dan memprediksi angka tersebut masih bisa bertambah seiring penyisiran yang terus berlangsung. Nunez menuding kelompok sayap kiri ekstrem sengaja memprovokasi bentrokan dengan mengarahkan petasan ke aparat penegak hukum.

Dampak politik dari krisis domestik ini memaksa Presiden Emmanuel Macron menggelar rapat darurat bersama dewan pertahanan nasional dan para menteri senior. Macron bahkan memutuskan untuk menunda agenda kunjungan kenegaraannya ke Nigeria dan Senegal yang dijadwalkan pada akhir bulan ini demi memfokuskan penanganan situasi di dalam negeri.

Upaya dialog yang diinisiasi pemerintah sejauh ini belum membuahkan hasil. Pertemuan Macron dengan perwakilan pelajar sekolah menengah pasca-demo pekan sebelumnya tidak mencapai kesepakatan, yang justru berujung pada seruan aksi lanjutan dari organisasi siswa.

Opsi Pembatasan Media Sosial dan Awal Mula Gerakan

Krisis yang meluas ini juga mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah drastis terhadap jaringan komunikasi digital. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu dilaporkan telah bersurat kepada sejumlah operator telekomunikasi utama seperti Orange, SFR, Free, dan Bouygues Telecom.

Pemerintah meminta para penyedia layanan tersebut memblokir sementara akses ke platform media sosial populer seperti TikTok, Instagram, Snapchat, dan X apabila demonstrasi berpotensi memicu kerusuhan lebih jauh. Kendati demikian, pihak operator telekomunikasi menyampaikan keberatan dan menilai langkah pemblokiran teknis tersebut sulit untuk diterapkan.

Gelombang demonstrasi ini pada mulanya dipicu oleh aksi mogok para pelajar sekolah menengah (lycées) yang memprotes krisis tenaga pengajar dan memburuknya fasilitas pendidikan. Namun, isu tersebut dengan cepat membesar setelah mendapat dukungan luas dari serikat pekerja serta gerakan aksi massa Rompi Kuning (Gilets Jaunes).

Kini, tuntutan massa meluas pada ketidakpuasan atas lonjakan harga bahan pangan dan energi, tingkat inflasi yang tinggi, serta penolakan terhadap paket kebijakan ekonomi pemerintahan Macron secara keseluruhan.

Imbauan Keselamatan Bagi WNI

Melihat kondisi keamanan di Eropa yang tengah bergejolak, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengimbau seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah Prancis dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan.

WNI diminta untuk menghindari titik-titik konsentrasi massa, menunda perjalanan yang tidak mendesak ke area konflik, serta tegas diimbau untuk tidak terlibat dalam aksi unjuk rasa maupun kegiatan politik praktis di negara tersebut.