Dominasi Parpol di Kabinet Prabowo Timbulkan Kekhawatiran Publik

Makna di Balik ‘Kokopan’: Dari Mikrofon Istana Menuju Tradisi Pesantren

Lelucon dan keriuhan jagat maya belakangan ini diwarnai oleh terlontarnya kata “kokopan” dari mulut Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato mengenai kekompakan kerja tim. Potongan video tersebut dengan cepat menjadi viral, memicu tawa, sekaligus memantik rasa penasaran publik nasional terhadap diksi lokal yang tiba-tiba berembus di panggung kekuasaan.

Bahasa memang kerap menemukan momentum uniknya. Sebuah istilah yang puluhan tahun hidup tenang dalam diskursus lokal dapat mendadak populer usai tersenggol mikrofon pejabat negara. Namun, di balik riuh rendah lelucon media sosial, istilah tersebut membawa jejak pengalaman dan ingatan sejarah yang jauh lebih mendalam.

Jurnalis senior Agus Basri, yang pernah mendampingi Prabowo saat masih menjabat sebagai Panglima Kostrad (Pangkostrad), membeberkan latar belakang sejarah di balik penggunaan istilah tersebut. Dalam berbagai kunjungan silaturahmi ke sejumlah pesantren salafiyah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Prabowo kerap berinteraksi langsung dengan para kiai dan kehidupan santri yang bersahaja.

Tradisi ‘Ngokop Bareng’ dan Nilai Kesederhanaan Santri

Dalam kultur pesantren, tradisi makan bersama dalam satu wadah besar atau tampah dikenal dengan istilah kumbulan. Sementara itu, untuk aktivitas minum bersama langsung dari satu wadah kecil berbahan aluminium yang disebut duwok, para santri mengenalnya dengan istilah ngokop bareng.

Menurut kesaksian Agus Basri, Prabowo tidak hanya menyaksikan kebiasaan tersebut, tetapi juga berpartisipasi langsung. Dengan memegang duwok menggunakan kedua tangannya, Prabowo ikut meminum air dalam suasana keakraban bersama para santri. Pengalaman membumi inilah yang mengendap dalam memori kolektif Prabowo hingga secara refleks terlontar dalam pidato resminya.

Secara linguistik, ngokop merujuk pada tindakan meminum air secara langsung dari wadahnya tanpa menggunakan gelas penampung. Namun dalam konteks kebudayaan pesantren, tindakan fisik ini bertransformasi menjadi simbol solidaritas sosial yang kuat. Satu wadah untuk banyak mulut, satu hidangan untuk banyak tangan—sebuah kurikulum kehidupan tentang cara berbagi tanpa perlu teori formal.

Ujian Soliditas: Antara Narasi dan Realitas Kabinet

Fenomena ini membawa diskursus publik ke level yang lebih substansial: bagaimana mengukur kekompakan yang hakiki, baik dalam lingkaran santri maupun dalam tata kelola birokrasi pemerintahan.

Kekompakan dalam ranah birokrasi sering kali hanya dinilai dari simbol-simbol luar, seperti keseragaman pakaian, foto bersama, atau keselarasan anggukan kepala dalam rapat formal. Padahal, keselarasan visual belum tentu mencerminkan kerja organisasi yang sehat dan efektif.

Dalam konteks Kabinet Merah Putih, esensi “ngokop bareng” atau semangat kebersamaan ini diuji bukan saat situasi normal, melainkan ketika terjadi benturan kepentingan, keterbatasan anggaran, dan pengambilan keputusan strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Soliditas pemerintahan yang nyata menuntut pembagian kerja yang presisi, transparansi data, serta keberanian untuk melakukan evaluasi kritis secara internal.

Menerjemahkan Esensi Kebersamaan untuk Kesejahteraan Publik

Pelajaran berharga dari tradisi lokal ini bukanlah imbauan untuk mengadopsi ritual fisik pesantren ke dalam Istana Negara, melainkan penyerapan nilai etisnya. Kebersamaan sejati lahir ketika setiap elemen mampu menekan ego sektoral demi kepentingan kolektif.

Publik tentu berharap kekompakan yang digaungkan oleh jajaran elite pemerintahan tidak berhenti pada retorika pidato atau simbol keakraban di depan kamera semata. Nilai utama dari sebuah kepemimpinan tercermin dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menyelesaikan persoalan mendasar rakyat, mulai dari stabilitas harga pangan, distribusi pupuk, hingga kepastian pasar bagi para produsen lokal.

Pada akhirnya, keakraban para pemimpin di puncak kekuasaan baru bermakna penuh apabila mampu menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.