LONDON — Pemerintah Kerajaan Bersatu (UK) mengambil langkah progresif dalam menangani kasus kejahatan seksual. Dalam kurun waktu dua tahun ke depan, sistem peradilan di negara tersebut akan menghadirkan pengadilan khusus yang dirancang untuk mempercepat proses hukum sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual.
Melalui kebijakan baru berbiaya sekitar £23 juta (sekitar Rp550 miliar) ini, setiap gedung pengadilan akan dilengkapi fasilitas khusus. Korban akan memiliki pintu masuk tersendiri, ruang tunggu terpisah dari terdakwa, hingga akses memberikan kesaksian secara terpisah melalui saluran video jarak jauh.
Fasilitas Khusus Berbasis Penanganan Trauma
Menteri yang membidangi hak-hak korban di UK, Alex Davies-Jones, menjelaskan bahwa target pemerintah adalah menyediakan setidaknya satu ruangan khusus penyintas di seluruh gedung Pengadilan Tinggi pada 2028. Langkah ini juga diimbangi dengan pelatihan khusus bagi staf pengadilan agar memiliki pendekatan yang sensitif terhadap trauma yang dialami korban.
Selain perbaikan fasilitas fisik, pemerintah menargetkan penyusunan jadwal persidangan yang lebih pasti mulai Oktober mendatang. Kasus kekerasan seksual tidak lagi dimasukkan dalam daftar persidangan dengan jadwal yang dinamis atau berubah-ubah, guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.
Perdana Menteri UK, Andy Burnham, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk memprioritaskan hak-hak korban. Menurutnya, selama ini tingkat penuntutan kasus pemerkosaan sangat rendah dan korban harus menunggu berpuasa-tahun untuk mendapatkan keadilan.
Urgensi Menuntaskan Penumpukan Kasus
Langkah reformasi ini mendapat sambutan positif dari lembaga advokasi Rape Crisis England and Wales. Lembaga tersebut menganggap pembentukan pengadilan khusus sebagai keputusan krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Berdasarkan data hingga Maret 2024, dari seluruh laporan pemerkosaan yang dicatat pihak kepolisian di UK, hanya 2,8 persen yang berlanjut hingga meja hijau. Data Badan Statistik UK periode 2017–2020 juga menunjukkan hanya seperenam korban yang berani melaporkan kejahatan yang dialaminya. Banyak korban enggan melapor karena merasa proses hukum berjalan lambat dan berpotensi menimbulkan trauma berulang.
Kondisi ini memperparah penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi UK. Dari total sekitar 80.000 kasus yang menumpuk per Maret 2026, sebanyak 15.373 di antaranya (sekitar 19 persen) merupakan kasus kekerasan seksual.
Kritik dan Catatan Terhadap Reformasi Hukum
Meski disambut baik, skema baru ini tetap memicu perdebatan di tingkat politisi. Oposisi dari Partai Konservatif menyuarakan bahwa upaya mengurai penumpukan kasus ini seharusnya tidak mengurangi hak korban atas persidangan yang melibatkan juri secara utuh.
Kritik juga datang dari anggota parlemen Charlotte Nichols. Sebagai seorang penyintas yang harus menunggu hingga lebih dari 1.000 hari untuk mendapatkan kepastian kasusnya, Nichols mengingatkan agar reformasi hukum dilakukan secara menyeluruh dan benar-benar berpihak pada keadilan, bukan sekadar kompromi prosedural.
Proses penundaan sidang yang berlarut-larut selama ini terbukti berdampak buruk pada kondisi mental para korban, bahkan tak jarang membuat mereka akhirnya memilih menarik diri dari proses hukum. Pemerintah UK berharap, keberadaan pengadilan khusus ini menjadi jawaban atas penantian panjang para korban dalam meraih keadilan.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post