MALANG TODAY – Ribuan penyintas banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh dan Sumatra Utara kini kembali dibayang-bayangi ketakutan hebat. Memasuki musim hujan, ancaman bencana hidrometeorologi susulan mengintai warga yang hingga kini masih hidup dalam kondisi serba terbatas akibat proses pemulihan pascabencana yang berjalan lambat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat yang diprakirakan mengguyur sejumlah wilayah di Sumatra. BMKG mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di bantaran sungai dan lereng bukit, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko banjir bandang dan longsor susulan.
Ancaman Banjir Berulang dan Trauma Penyintas di Aceh
Proses pemulihan yang lambat menyebabkan intensitas hujan sedang hingga tinggi kini cukup untuk memicu banjir susulan. Di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, proyek pengerukan sungai dan pembangunan tanggul bronjong yang belum rampung membuat pemukiman warga kembali terendam air.
Wulan Sari, seorang ibu dua anak penyintas asal Desa Agusen, Gayo Lues, mengaku harta bendanya telah habis diterjang banjir. Kini rumahnya hanya menyisakan pondasi yang kerap tergenang air setiap kali hujan deras turun.
“Semua harta benda sudah habis dibawa air, kini yang tersisa hanya pondasi rumah. Ini pun sampai sekarang masih tergenang jika hujan deras,” ujar Wulan. Ia sempat mengungsi ke atas bukit sebelum akhirnya memilih menyewa rumah di desa lain menggunakan bantuan dana stimulasi.
Kondisi serupa dirasakan Evi Susanti (34). Abrasi sungai membuat jarak bibir sungai ke rumahnya kini hanya tersisa 50 meter. Setiap hujan deras melanda di malam hari, ia dan suaminya harus bergegas memboyong empat anak mereka untuk menyelamatkan diri ke area perbukitan.
Sementara di Aceh Tenggara, warga terpaksa meninggikan pondasi rumah secara mandiri karena belum menerima bantuan jaminan hidup. Kendala infrastruktur seperti jembatan utama yang putus juga melumpuhkan akses ekonomi warga lokal.
Tragedi Longsor Susulan di Aceh Tengah
Kerentanan struktur tanah yang labil memicu bencana susulan di wilayah yang sebelumnya dianggap aman. Di Kampung Sanehen, Aceh Tengah, material tanah longsor menerjang permukiman warga hingga mengakibatkan satu anak meninggal dunia dan 13 orang luka-luka.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan bahwa struktur tanah di lokasi bekas bencana memang masih sangat sensitif dan labil. Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginstruksikan pelaksanaan uji geoteknik guna mengkaji kelayakan lokasi dan potensi relokasi warga ke area yang lebih aman.
Bertahan di Hunian Sementara Mandiri dan Berdampingan dengan Pemakaman
Di Desa Hutanabolon, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, lambatnya penanganan bantuan memaksa warga membangun Hunian Sementara (Huntara) secara mandiri. Menggunakan papan kayu bekas dan terpal seadanya, sejumlah penyintas bahkan terpaksa mendirikan pondak darurat di area kompleks pemakaman.
Tokoh masyarakat setempat, Pendeta Paten Sidabutar, mengungkapkan bahwa warga selalu dalam kondisi siaga dan dilanda kecemasan setiap kali hujan turun lebih dari satu jam.
“Setiap datang hujan satu jam saja, warga sudah takut dan bersiap mengungsi ke atas gunung. Bantuan huntara dari pemerintah belum ada, warga membangun sendiri seadanya,” jelas Paten.
Selain keterbatasan tempat tinggal, persoalan pendataan bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Kendati demikian, fasilitas dasar seperti air bersih dan layanan kesehatan secara bertahap mulai disediakan oleh pihak terkait.
Pakar BRIN: Pemerintah Harus Evaluasi Kawasan Rawan Bencana
Kepala Pusat Riset Kebencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Adrin Tohari, menilai ketakutan masyarakat penyintas sangat rasional secara ilmiah. Karakteristik geologis wilayah Bukit Barisan yang memiliki lereng curam serta endapan material vulkanik lepas membuat kawasan tersebut sangat rentan mengalami longsor dan banjir bandang saat terpicu curah hujan tinggi.
Adrin mendesak pemerintah untuk segera merevaluasi keberadaan tempat tinggal warga yang berada di zona merah dan mempercepat proses relokasi.
“Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lokasi hunian warga. Jika berada di jalur rawan bahaya, relokasi adalah harga mati untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa,” tegas Adrin.
Ia juga mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus dari sekadar respons pascabencana menjadi investasi mitigasi jangka panjang, seperti pembangunan bendungan pengendali arus (sabo dam) serta penguatan tata ruang berbasis risiko bencana.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post