Sekjen PBB Desak Reformasi Dewan Keamanan saat Indonesia Incar Keanggotaan Prospektif

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres kembali menyerukan urgensi reformasi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang dinilainya sudah usang dan tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik modern. Penegasan ini disampaikan Guterres dalam sebuah forum kebijakan luar negeri di Jakarta, bertepatan dengan langkah diplomasi Indonesia yang secara resmi mengajukan diri untuk kembali menjadi anggota tidak tetap badan berpengaruh tersebut.

Menjelang akhir masa jabatannya tahun ini, mantan Perdana Menteri Portugal yang telah memimpin PBB selama satu dekade tersebut mengkritik tajam komposisi anggota tetap DK PBB saat ini. Keanggotaan permanen yang dikuasai oleh lima negara pemilik hak veto—Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia—dianggap tidak lagi relevan dengan dinamika global abad ke-21.

Struktur yang Usang dan Krisis Efektivitas

Guterres menyoroti ketimpangan representasi kawasan dalam struktur inti pemelihara perdamaian dunia tersebut. Menurutnya, dominasi negara-negara tertentu membuat lembaga tertinggi PBB ini kerap mandek saat menghadapi krisis besar.

“Tiga negara Eropa, satu Amerika Utara, dan satu Asia. Apakah komposisi ini masih relevan dengan dunia hari ini? Apakah lembaga ini mewakili realitas dunia saat ini? Jelas tidak,” ujar Guterres tegas saat membuka forum tersebut.

Ia menekankan bahwa reformasi DK PBB merupakan syarat mutlak jika dunia menginginkan instrumen multilateral yang efektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Guterres bahkan menyindir perilaku sejumlah negara anggota tetap yang justru menjadi pemrakarsa konflik, merujuk pada invasi Rusia ke Ukraina serta operasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah.

Kritik terhadap hak veto makin menguat dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika Amerika Serikat berulang kali menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza, yang memicu keprihatinan mendalam dari komunitas internasional.

Ambisi Indonesia Menuju Kursi Dewan Keamanan 2029-2030

Di tengah momentum dorongan reformasi tersebut, Pemerintah Indonesia memanfaatkan tingginya kewenangan diplomasi PBB untuk mempertegas pencalonan diri sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029-2030. Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan secara langsung komitmen Jakarta di hadapan Sekjen PBB.

“Kami akan mendorong Dewan Keamanan yang lebih berdampak, lebih representatif, dan lebih berorientasi pada tujuan. Dewan Keamanan harus menjadi ruang untuk menghadirkan solusi, bukan ruang untuk memperagakan veto,” tegas Arrmanatha.

PBB sendiri mencatat rekam jejak Indonesia yang cukup aktif di panggung internasional. Jakarta tercatat telah empat kali menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB sejak 1973, dengan masa jabatan terakhir yang berakhir pada 2020 lalu.

Peran Strategis ‘Jembatan Diplomasi’ Indonesia

Meski tidak memberikan pernyataan resmi terkait dukungan teknis terhadap pencalonan Indonesia, Guterres memberikan apresiasi tinggi terhadap posisi geopolitik Jakarta yang konsisten mengedepankan dialog. Indonesia dinilai berhasil memainkan peran vital sebagai jembatan penghubung di tengah polarisasi global yang kian tajam.

“Indonesia adalah pilar multilateralisme di dunia yang terus berubah ini. Sebuah jembatan politik dan diplomasi—baik di tingkat regional, global, maupun di PBB—serta menjadi suara sekaligus contoh nyata bagi perdamaian,” puji Guterres kepada awak media.

Posisi strategis Indonesia ditopang oleh keanggotaannya di berbagai blok penting dunia. Selain menjadi motor utama ASEAN, Indonesia juga aktif dalam kelompok ekonomi utama G20 serta kemitraan BRICS yang disokong Rusia dan Tiongkok. Bebas-aktifnya garis politik luar negeri Indonesia dinilai menjadi modal kuat untuk membawa narasi perdamaian yang lebih inklusif di PBB.