Proyek Jalan Kerinci Rp2,8 Miliar Bermasalah, Komisi III DPRD Kota Malang Siap Ambil Langkah Hukum Kejaksaan

MALANG TODAY – Langkah tegas diambil oleh legislatif dalam mengawal pembangunan infrastruktur daerah. Komisi III DPRD Kota Probolinggo mengancam akan menyeret proyek pelebaran Jalan Kerinci ke jalur hukum dan melaporkannya ke pihak kejaksaan jika ditemukan indikasi penyimpangan spesifikasi maupun pelanggaran kontrak kerja.

Sinyal keras ini muncul usai jajaran dewan menggelar inspeksi mendadak (sidak) di lokasi proyek pada Rabu (14/10/2026). Dalam peninjauan lapangan tersebut, para wakil rakyat menemukan sejumlah kejanggalan fisik, termasuk titik-titik kebocoran serta kualitas pengerjaan yang dinilai jauh dari standar yang diharapkan.

Proyek strategis senilai Rp2,8 miliar dengan panjang garapan mencapai 710 meter ini sejatinya digadang-gadang menjadi urat nadi penguat kawasan industri Kota Probolinggo.

Temuan Sidak Bakal Dievaluasi Total

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muclas Kurniawan, menegaskan bahwa seluruh hasil temuan di lapangan tidak akan dibiarkan begitu saja. Pihaknya bakal menggelar rapat internal sebelum memanggil dinas terkait dan pihak kontraktor.

“Semua temuan dari pimpinan dan anggota Komisi III akan kami evaluasi dan rapatkan secara internal. Kami juga akan menghadirkan pihak PU dan pelaksana untuk membahas persoalan yang ditemukan di lapangan,” tegas Muclas.

Ia menandaskan, apabila jalur mekanisme teknis dan administratif tidak diindahkan atau ditemukan pelanggaran serius, langkah hukum menjadi pilihan rasional demi menyelamatkan uang rakyat.

“Jika persoalan yang ditemukan tidak dapat diselesaikan secara teknis dan ada indikasi kuat pelanggaran spesifikasi, kami tidak segan membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan,” tambahnya.

Menurut Muclas, ketegasan ini sangat krusial mengingat Jalan Kerinci diproyeksikan sebagai cetak biru kawasan industri daerah. Akses jalan yang kokoh dan berkualitas menjadi magnitid utama untuk menarik minat investor luar guna mendongkrak perekonomian lokal.

Konsultan Janji Bongkar Bagian Bermasalah

Merespons temuan dewan, konsultan pengawas proyek, Hidayat, tidak menampik adanya kekuranan di lapangan. Ia membenarkan terdapat beberapa titik pengerjaan yang bocor dan membutuhkan pembenahan total.

“Segera secepatnya saya perbaiki semua. Nanti kita lihat mana yang perlu dibongkar, kita bongkar, sedangkan yang masih bisa diperbaiki akan kita perbaiki,” jelas Hidayat.

Hidayat mengeluhkan dinamika teknis di lapangan, salah satunya terkait aktivitas pengairan sawah petani yang masih mengalir. Debit air tersebut diakuinya cukup mengganggu proses pengecoran, sehingga pihaknya berencana menghentikan aliran air sementara waktu agar perbaikan bisa optimal.

Diketahui, proyek yang dikerjakan oleh pelaksana kontraktor CV Keluarga Jaya ini meliputi tahapan pengurukan, pemadatan dengan penyiraman, hingga tahap akhir pengecoran beton.

PUPR Perketat Pengawasan Lapangan

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo, Ghofur Effendy, menyatakan siap merespons catatan kritis dari pihak legislatif. Pihaknya berjanji akan meningkatkan ketat pengawasan di lapangan.

“Penguatan dilakukan melalui evaluasi terhadap konsultan pengawas serta pelibatan petugas teknis langsung dari PUPR,” terang Ghofur.

Langkah pengawasan melekat ini diambil guna memastikan proyek senilai miliaran rupiah tersebut rampung sesuai spesifikasi teknis dan aturan kontrak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan tahan lama oleh masyarakat luas.