FLORES — Lebih dari satu bulan pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores pada 15 Agustus 2026, krisis kemanusiaan di lokasi pengungsian justru kian memprihatinkan. Jumlah korban jiwa pascabencana tercatat melampaui angka kematian akibat dampak langsung gempa.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur (NTT) per 27 September 2026, total korban meninggal dunia mencapai 156 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, seperti tertimpa reruntuhan. Namun, 107 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia saat bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Kelompok Rentan Domina Angka Kematian Pascabencana
Data BPBD menunjukkan mayoritas penyintas yang meninggal di pengungsian berasal dari kelompok rentan, terutama lansia yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Kematian juga menimpa warga usia produktif, anak-anak, hingga bayi.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengonfirmasi bahwa sebagian besar korban meninggal di pengungsian dipicu komplikasi penyakit bawaan yang memburuk akibat kondisi lingkungan yang tidak memadai.
Pola penyebab kematian di kamp pengungsian terbagi menjadi tiga kategori utama:
1. Pemburukan penyakit kronis akibat terhentinya akses pengobatan dan perawatan rutin.
2. Tekanan mental, syok, serta trauma psikologis mendalam akibat gempa susulan berkepanjangan.
3. Penyakit infeksi baru yang timbul di lingkungan pengungsian, seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), pneumonia, diare, dan dehidrasi berat.
Kondisi Pengungsian Memprihatinkan: Cuaca Ekstrem dan Sanitasi Buruk
Ribuan warga hingga kini masih bertahan di bawah tenda terpal di lapangan terbuka. Para penyintas harus berhadapan dengan sengatan suhu panas dan terpaan debu pada siang hari, serta suhu dingin yang menusuk pada malam hari.
Di Dusun Waso, Desa Satar Kampas, Kabupaten Manggarai Timur, sekitar 830 jiwa atau 243 kepala keluarga menggantungkan hidup pada fasilitas yang sangat terbatas. Lokasi tersebut hanya dilengkapi sekitar 15 unit fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK). Keterbatasan ini memaksa sebagian pengungsi buang hajat di area terbuka, seperti pegunungan atau pesisir pantai.
Selain sanitasi, ketersediaan air bersih menjadi kendala kritis. Di beberapa posko terpusat, satu tandon air berkapasitas 3.000 liter harus dibagi untuk ratusan warga. Kondisi lingkungan yang minim tempat sampah, tempat penyimpanan air terbuka, serta paparan debu telah memicu lonjakan kasus diare, ISPA, dan penyakit kulit pada anak-anak maupun lansia.
Masalah lain muncul dari pemenuhan gizi. Pasokan makanan yang didominasi mie instan dan telur dinilai tidak mendukung kebutuhan medis penyintas penderita penyakit kronis, sehingga mempercepat penurunan kondisi fisik mereka.
Layanan Kesehatan Lumpuh dan Akses Terisolasi
Penanganan kesehatan pengungsi kian berat lantaran banyaknya fasilitas medis yang rusak. Di Kabupaten Nagekeo, pelayanan RSUD Aeramo terpaksa dipindahkan sepenuhnya ke tenda darurat setelah 80 persen bangunan utamanya dinyatakan tidak layak pakai. Layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat inap, hingga Unit Perawatan Intensif (ICU) beroperasi dengan peralatan terbatas dan mengandalkan tabung oksigen manual.
Kondisi serupa terjadi di tingkat Puskesmas. Kerusakan bangunan, minimnya kendaraan operasional, serta keterbatasan tenaga medis membuat warga di daerah terpencil kesulitan mendapatkan pengobatan berkala. Di Kecamatan Lambaleda Utara, misalnya, hanya ada satu dokter umum yang harus melayani belasan desa terdampak.
Evaluasi Manajemen Kebencanaan
Tingginya angka kematian di lokasi pengungsian mendapat sorotan dari Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Eko Teguh Paripurno. Ia menegaskan bahwa kematian penyintas pascabencana tidak boleh dianggap sebagai hal yang wajar.
“Kita tidak boleh permisif atas kematian itu. Dengan alasan apa pun, misalnya lansia atau memiliki penyakit bawaan, hal itu tetap tidak bisa dimaklumi. Penanganan kelompok rentan harus menjadi evaluasi mendasar dari penerapan standar minimum pengelolaan pengungsi,” tegas Eko.
Eko mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan posko medis, tidak hanya terfokus pada kamp pengungsian utama tetapi juga mencakup kantong-kantong pengungsian mandiri. Penanganan jangka pendek yang mendesak meliputi penataan sanitasi, penyediaan air bersih, dan distribusi layanan kesehatan mobile, sebelum percepatan transisi menuju hunian sementara dilaksanakan.
BBC Indonesia (atau BBC News Indonesia) adalah layanan berita berbahasa Indonesia dari lembaga penyiaran publik Britania Raya, British Broadcasting Corporation (BBC)
Discussion about this post