Komisi XI DPR Tegaskan Penguatan Rupiah dan Pertumbuhan Ekonomi Butuh Sinergi Sektor Riil

Struktur Industri Jadi Penghambat Utama Efektivitas Kebijakan Moneter

Komisi XI DPR RI menyoroti terbatasnya efektivitas instrumen kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Akar permasalahan dinilai bukan terletak pada kebijakan moneter itu sendiri, melainkan pada struktur industri domestik yang masih memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap bahan baku impor.

Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mengungkapkan bahwa gejolak ekonomi global yang memicu aksi pelepasan aset modal asing (capital outflow) telah menekan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Di saat bersamaan, kinerja perdagangan Indonesia menghadapi tantangan berat akibat pelemahan ekspor yang dibarengi dengan lonjakan nilai impor.

“Kebijakan moneter semata tidak akan cukup untuk menjaga stabilitas rupiah dan pertumbuhan. Akar persoalannya ada di struktur industri, ketergantungan impor, kedalaman pasar, dan struktur perdagangan Indonesia,” tegas Harris dalam Rapat Kerja di Jakarta.

Paradoks Depresiasi Rupiah dan Kinerja Ekspor

Ketergantungan struktural industri manufaktur Indonesia terhadap impor menjadi kendala utama dalam memanfaatkan pelemahan nilai tukar rupiah. Data menunjukkan bahwa sekitar 71% dari total impor Indonesia merupakan bahan baku dan bahan penolong untuk kebutuhan industri.

Kondisi ini menciptakan anomali di mana depresiasi rupiah tidak mampu memberikan efek positif yang signifikan terhadap daya saing ekspor. Analisis menunjukkan bahwa korelasi antara pelemahan rupiah terhadap peningkatan ekspor hanya berada di level 0,9%. Artinya, pelemahan nilai tukar justru memicu pembengkakan biaya produksi dalam negeri karena harga bahan baku impor yang melambung, sehingga daya saing produk ekspor tidak meningkat secara nyata.

Selain itu, Indonesia kini menghadapi ancaman triple deficit yang mencakup defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan (current account deficit), serta defisit neraca pembayaran. Kondisi ini dinilai memperburuk ekspektasi investor terhadap prospek ekonomi nasional dalam jangka pendek maupun menengah.

Dilema Kebijakan Bank Indonesia

Di sisi lain, Bank Indonesia saat ini berada dalam posisi dilematis antara menjaga stabilitas nilai tukar atau mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Komisi XI DPR mempertanyakan arah bauran kebijakan BI, terutama terkait fenomena menyempitnya selisih suku bunga (interest rate differential) antara Indonesia dengan pasar global.

Salah satu instrumen yang disoroti adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Berdasarkan data BI, posisi outstanding SRBI mengalami tren penurunan dari Rp 1.096 triliun (puncak sebelumnya) menjadi Rp 1.072,62 triliun pada Juni 2026, dan kembali merosot ke angka Rp 1.013,5 triliun per 23 September 2026.

Penurunan nilai dan imbal hasil (yield) SRBI ini menjadi perhatian khusus, mengingat instrumen tersebut selama ini diandalkan sebagai daya tarik utama bagi modal asing (capital inflow) untuk menjaga cadangan devisa. Tanpa instrumen yang kompetitif, risiko keluarnya modal asing akan semakin besar, yang pada akhirnya akan menekan stabilitas rupiah lebih dalam.

Sebagai langkah solutif, penguatan hilirisasi industri, pendalaman pasar keuangan, serta sinkronisasi kebijakan antara moneter dan fiskal menjadi syarat mutlak. Tanpa perbaikan fundamental pada struktur industri, kebijakan moneter yang longgar berisiko memicu imported inflation dan depresiasi rupiah yang lebih dalam, yang justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.