Ekonom Ingatkan Para Menteri Kabinet Merah Putih Agar Tak Bebani Presiden Prabowo

Sorotan Kinerja Pembantu Presiden: Potensi Beban Politik dan Ekonomi Kabinet

Kinerja sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Penanganan berbagai isu krusial—mulai dari gejolak ekonomi, distribusi energi, hingga mitigasi bencana alam—dinilai kerap berulang dan menunjukkan lemahnya langkah antisipasi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi sekaligus menjadi beban politik bagi jalannya pemerintahan.

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menegaskan bahwa serangkaian persoalan nasional yang terjadi belakangan ini sebenarnya memiliki pola yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, ketidakmampuan dalam mengantisipasi dinamika tersebut mencerminkan adanya masalah mendasar pada tataran manajerial dan kepemimpinan para pejabat berwenang.

Persoalan Berulang dan Indikasi Human Error

Defiyan memberikan catatan kritis terhadap penanganan sektor ekonomi dan energi nasional. Ia menyoroti tanggung jawab jajaran menteri terkait, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam menjaga stabilitas pasokan BBM dan ketahanan energi.

“Untuk musibah non-alamiah seperti merosotnya nilai tukar Rupiah, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, hingga antrean BBM di SPBU, siklusnya sudah dapat diperkirakan. Mekanisme dan sistem yang ketat sudah ada. Jika masalah terus berulang, ini murni faktor human error,” ujar Defiyan.

Menurutnya, krisis yang berulang menunjukkan belum optimalnya proses evaluasi dan pembelajaran dari kasus-kasus terdahulu. Kelalaian atau kesalahan strategis di tingkat pembuat kebijakan seharusnya tidak dilemparkan kepada jajaran bawahan sebagai pihak yang disalahkan.

Ego Sektoral dalam Mitigasi Bencana Alam

Selain sektor ekonomi dan energi, kelemahan koordinasi antarinstansi juga terlihat nyata dalam penanganan bencana alamiah, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), erupsi gunung berapi, hingga banjir bandang yang menerjang sejumlah daerah.

Defiyan menilai kementerian dan lembaga teknis—seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Kementerian Dalam Negeri—seharusnya sudah memiliki peta jalan (road map) peringatan dini serta mitigasi risiko yang terintegrasi dan matang.

Lemahnya komitmen dalam mengimplementasikan sistem peringatan dini membuat penanganan bencana terkesan lambat dan sporadis, yang pada akhirnya selalu merugikan masyarakat luas.

Ujian Ketegasan Presiden Terhadap Evaluasi Kabinet

Melihat eskalasi persoalan yang tak kunjung terurai, Defiyan memperingatkan bahwa jajaran menteri yang tidak kompeten berpotensi menjadi “kerikil dalam sepatu” bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Kegagalan dalam mengeksekusi kebijakan secara efektif dapat terakumulasi menjadi sentimen negatif masyarakat.

Atas dasar tersebut, ia mendorong Presiden untuk mengambil langkah tegas dan objektif dalam melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja para pembantunya.

“Publik tentu bertanya bagaimana cara Presiden mengevaluasi para pembantunya yang justru menjadi sumber masalah. The floor is yours, Mr. President. Namun, publik juga terus mengamati dan menilai hingga 2029 mendatang,” pungkas Defiyan.